Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 mencatat jumlah pengangguran atau pencari kerja di Kalsel mencapai 84 ribu atau tepatnya 84.913 orang serta 183 ribu lebih masih di bawah garis kemiskinan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini dibeberkan lewat pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 di rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (16/10/2024) lalu di gedung DPRD Kalsel Banjarmasin.
“Mengutip data Badan Pusat Statistik Kalsel per Februari 2024 menyebutkan, jumlah pencari kerja atau pengangguran di Kalsel mencapai delapan puluh empat ribu lebih,” sebut Sekretaris Fraksi PKS Firman Yusi saat membacakan pandangan umum tersebut.
Kendati demikian lanjutnya, jumlah pengangguran di tahun 2024 berkurang jika dibandingkan tahun 2023 yang lalu mencapai angka 85.298 jumlah pencari kerja.
Padahal menurutnya Kalsel terkenal kaya dengan hasil bumi dan tambang, namun ternyata sebagian warganya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap, bahkan sebagian warganya juga masih miskin.
Untuk itu, kata Yusi panggilan akrabnya Fraksi PKS mendesak pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan startegis guna pemenuhan angkatan kerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Artinya, setiap project pemerintah daerah, harus bisa menjawab tantangan ini sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di Banua Kalsel,” tegas Politisi dari Dapil Kaupaten Tabalong, Balangan, dan HSU ini.
Selain Itu tambahnya, yang juga cukup memperihatinkan adalah Masih banyak penduduk miskin. Menurut data BPS Kalsel per Maret 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 4,11 persen atau 183 ribu lebih.
“Untuk itu kami menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, bisa memaksimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin tersebut,” pintanya.
Menanggapi kondisi masih tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kalsel, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar akan mencoba memperbanyak investasi padat modal. Kemudian melibatkan investor lokal, swasta dance koperasi serta masyarakat.
“Dengan investasi sebesar-besarnya masalah pengangguran dapat teratasi ,” harapnya.
Akankah kondisi kemiskinan dan pengangguran akan teratasi dalam penggunaaan APBD TA 2025?
Kendati belum bisa memastikan, Roy Rizali Anwar meminta kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
“Yang jelas bertahap, dan melihat kemampuan anggaran, program pemerintah pusat dan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya. (yon/bay)
