Jelang Pilkada, BIN Sorot Beberapa Persoalan Hingga Potensi Kerawanan

  • Bagikan
Saat Rakor Evaluasi persiapan menjelang Pilkada serentak tahun 2020 Kalimantan Selatan. Foto: Leon/KoranBanjar.Net.
Saat Rakor Evaluasi persiapan menjelang Pilkada serentak tahun 2020 Kalimantan Selatan. Foto: Leon/KoranBanjar.Net.

Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah(Pilkada) serentak tahun 2020, Badan Intelijen Negara(BIN) menyorot berbagai persoalan hingga berpotensi terjadinya kerawanan di Kalimantan Selatan.

BANJARMASIN, KoranBanjar.Net – Prediksi ini dipaparkan langsung oleh Kepala BIN Kalimantan Selatan, Brigjen Polisi Winarto dalam Rakor Evaluasi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang dihadiri unsur Forkopimda, Dewan Provinsi Kalimantan Selatan di gedung Dewan Kalsel, Banjarmasin beberapa waktu yang telah lewat.

Winarto yang saat itu duduk di samping jajaran penegak hukum Kalsel, menyampaikan beberapa permasalahan yang didapat dari hasil laporan tim intelijen di lapangan.

Diantaranya, adanya Panitia Ad Hoc yang mengundurkan diri di Kabupaten Tapin, yakni 3 orang Panitia Pemilihan Kecamtan(PPK) dan Panitia Pemungutan.Suara(PPS) dan 1 orang PPS yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Seperti kita ketahui bersama, masih tingginya kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan, ini perlu kita sikapi bersama,” ujar Winarto.

Dirinya melanjutkan, permasalahan berikutnya adalah tentang penyaluran bantuan sosial ke wilayah mendapatkan komplain masyarakat, masih belum tepat sasaran.

Kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat keramaian.

“Lalu belum terpenuhinya anggaran Pilkada di Kabupaten Kotabaru, dan adanya anggota Bawaslu Kotabaru yang dilaporkan oleh timses bupati Kotabaru ke kepolisian atas dugaan tindakan pencemaran nama baik,” ungkapnya tanpa merinci siapa anggota Bawaslu tersebut.

Lanjut Winarto, masih adanya kelompok aliran kanan dan aliran kiri, teroris, sparatis serta kelompok kepentingan lainnya.

“Aliran seperi ini nanti dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan stabilitas keamanan negara, terutama menjelang Pilkada serentak di Kalsel,” tuturnya.

Ia menegaskan, bersama tim intelijen lainnya selalu memantau keberadaan aliran tersebut.

Menurut pandangan kaca mata BIN, kelompok ini diperkirakan akan menghambat jalannya Pilkada serentak dengan cara menghembuskan berita hoaks(tidak benar).

“intinya supaya masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, ” cetusnya.

Dari hal menonjol yang dibeberkan tersebut, Winarto memprediksi akan ada kerawanan yang ditimbulkan, pertama kekhawatiran penyebaran Covid-19 bagi bagi penyelenggara Pilkada dan masyarakat, dengan tingginya pendemi di Kalsel membuat gamang penyelenggara dan masyarakat.

Anggaran Pilkada masih belum dianggarkan untuk APD, dan penerapan protokol kesehatan bagi penyelenggara.

Rendahnya partisipasi pemilih di tengah Pandemi Covid-19.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pihak terkait untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan segera, berharap agar penyelenggara, masyarakat tidak khawatir.

Selain itu harus segera dibuat SOP,dimana setiap tahapan dikaitkan dengan Covid-19 dan segera disosialisasikan kepada masyarakat.

“Anggaran harus betul-betul dirinci dengan hati nurani, karena kita ketahui Pemerintah Pusat banyak mengeluarkan dana,” ucapnya seolah memberikan warning.

Winarto juga menyarankan, perlunya sosialisasi yang masif bersama-sama kepada masyarakat, ini untuk menerangi hoaks, yang dihembuskan, menangkal ketidakpercayaan kepada pemerintah.

“Koordinasi dan sinergitas, ini kunci antara penyelenggara dan instansi kelembagaan harus dilaksanakan dengan baik,” tutupnya.(yon)

NEWS STORY
  • Bagikan