Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar
Kalsel

IDM Kalimantan Selatan Menjadi Acuan Membangun Desa

Avatar
411
×

IDM Kalimantan Selatan Menjadi Acuan Membangun Desa

Sebarkan artikel ini
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel terus mengupayakan membangun desa, Senin (4/7/2022). (Sumber Foto: Kominfo Kalsel/koranbanjar.net)

Sesuai instruksi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel terus mengupayakan membangun desa dengan mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) dan visi misi Gubernur Kalsel.

BANJARBARU, koranbanjar.net – Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, berdasarkan hasil pemutakhiran IDM 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

“Memang kami menargetkan peningkatan desa mandiri bisa menjadi 10, tetapi alhamdulillah terealisasi menjadi 72 desa atau 720 persen. Sehingga, jumlah desa mandiri di Kalsel pada 2021 sebanyak 28 desa menjadi 100 desa di 2022,” kata Faried, Senin (4/7/2022) di Banjarbaru.

Ditambahkan Faried, status desa di Kalsel mengalami banyak peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi, kami menargetkan penurunan desa tertinggal sebanyak 30 desa dan sudah tercapai sebanyak 64 desa. Dari 2021 ada 98 desa tertinggal dan di 2022 menjadi 34 desa tertinggal, serta penurunan desa tertinggal mencapai 213 persen,” tambah Faried.

Faried melanjutkan, IDM bermanfaat dalam menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa, selain untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.

“Maka dari itu, peran para pendamping di desa sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan data IDM,” kata Faried.

Tidak hanya itu, IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa, meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

“IDM itu pula mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah, sesuai partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dan modal sosial,” kata Faried. (kominfokalsel/dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh