Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Pendopo Kabupaten HSS, Senin (24/7/2023).
HULU SUNGAI SELATAN, koranbanjar.net – Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini bertema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”.
Selaku penyelenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap menyampaikan alasan Kabupaten HSS menjadi tuan rumah kegiatan workshop ini, karena HSS selalu menjadi unggulan, dan alasan kedua karena ingin mengubah HSS yang merupakan learning organization menjadi teaching organization.
Mengawali sambutannya, sebagai tuan rumah Bupati HSS Achmad Fikry mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan para peserta kegiatan. Tidak lupa pula Bupati Achmad Fikry mengucapkan terima kasih atas dipercayanya Kabupaten HSS sebagai tuan rumah kegiatan ini.
Disampaikan Bupati Achmad Fikry bahwa Kabupaten HSS terdiri atas 144 desa yang terbagi dalam 11 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 20 desa sudah menjadi desa mandiri, 92 desa maju, dan 32 desa merupakan desa berkembang. Sejak tahun 2021, di Kabupaten HSS sudah tidak ada lagi desa tertinggal/sangat tertinggal.
“Melalui kegiatan workshop yang dilaksanakan di tempat ini, kami berharap dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka meningkatkan produktivitas, untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” tuturnya.
Kegiatan resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakilkan kepada Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, ia berharap agar kegiatan ini semakin meneguhkan tekad dan semangat untuk memajukan desa dan meningkatkan perekonomian melalui pedesaan.
Diskusi dimoderatori oleh Sekda Kabupaten HSS Muhammad Noor, adapun narasumber dalam diskusi pada kegiatan workshop ini sebanyak 5 orang, yaitu :
1. Anggota Komite IV DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, membahas terkait Pengawasan DPR/DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa.
2. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP RI Iskandar Novianto, membahas tentang Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa.
3. Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPB Kalsel Widhia Arie Prajoga Wijata, membahas tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.
4. Pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalsel diwakili Kejari HST Faizal Banu, membahas terkait Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Sekda Provinsi Kalsel yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidan Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, membahas tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembacaan pernyataan komitmen bersama dan penandatanganan komitmen bersama. Kemudian diserahkan sertifikat atas tercapainya level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Indeks Kabupaten HSS tahun 2022 yang diserahkan Kepala BPKP kepada Bupati HSS dan Plt. Inspektur HSS.
Selain itu juga diserahkan penghargaan kepada desa terinisiatif dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang diberikan kepada Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Desa Lok Binuang Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten HSS, dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten HSU.
Penghargaan diserahkan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Hj Raudatul Jannah kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten HSU.
Di akhir, diserahkan plakat kepada para narasumber workshop oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (Bay)
