KANDANGAN, koranbanjar.net – Kebijakan pemerintah yang ingin menghapus pegawai honorer di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, dinilai kurang tepat.
“Kami (FHGT) merasa keberatan dengan wacana penghapusan tenaga honorer itu,” ucap Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Jamaludin, kepada Koranbanjar.net, Jumat (24/1/2019).
Dia mengatakan, tenaga honorer tidak terlepas dari keperluan standar pelayanan mengajar (SPM). Selain itu, Jamaludin menilai, tenaga honorer sangat dibutuhkan oleh sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
Tanpa honorer, kegiatan pelayanan belajar mengajar (PBM) di sekolah akan terkendala. Terlebih, pegawai honorer untuk operator sekolah yang berperan dalam menentukan kevalidan data pokok kependidikan (Davodik).
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Tak Setuju Penghapusan Tenaga Honorer
“Dan ini sangat berperangaruh terhadap sertifikasi dan penerimaan dana BOS apabila ada kesalahan dalam pendataan,” ucap pegawai honorer perpustakaan SDN Sarang Halang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten HSS itu.
Menurutnya, berdasarkan fakta di lapangan, sekolah di Kabupaten HSS masih banyak kekurangan tenaga pendidik. Padahal, jumlah pegawai honorer di HSS saat ini mencapai 975 orang, termasuk 505 guru honorer.
Baca juga: Rencana Penghapusan Honorer, Kotabaru Terancam Pengangguran Besar
“Justru pegawai honorer yang melengkapinya. Jadi pegawai honorer memiliki peran aktif, khususnya di dunia pendidikan. Para PNS pun merasa terbantu dengan adanya tenaga honorer,” ujarnya.
Dia menganalogikan, tenaga honorer sebagai penyeimbang. Jika dihapus, pendidikan yang laksana kapal akan oleng kehilangan keseimbangan.
Baca juga: Pegawai Honorer Terancam Hilang Pekerjaan Jika Tak Lulus PPPK
“Oleh sebab itu, wacana penghapusan honorer itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah baru,” ungkapnya. (yat/dny)