Dalam penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) pada DPRD Banjarbaru inginkan mengacu pada isu yang strategis.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Banjarbaru Liana, ada empat hal yang dimaksud itu merupakan permasalahan publik yang harus disikapi dalam menyusun setiap poin Raperda tersebut, Selasa (11/6/2024)
Pertama bidang perekonomian, dari pandangan Fraksi Golkar bahwa perubahan struktur ekonomi di Kota Banjarbaru harus bisa dimaksimalkan.
“Awalnya ekonomi berbasis komoditas, kini menjadi berbasis investasi. Itu bisa kita optimalkan maka nilai dan daya saing perekonomian di Banjarbaru tentu akan meningkat ” ujarnya.
Yang kedua yaitu lingkungan hidup, peningkatan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru, tentu akan berdampak pada pada peningkatan produksi sampah.
“Ini jadi perhatian seiring dengan kebijakan pemerintah tahun 2030 tidak ada lagi sampah tetapi sudah dipilah menjadi residu yang dilakukan di TPS3R maupun PDU,” katanya.
Isu ketiga yakni transportasi, atau lalu lintas jalan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan berpengaruh terhadap mobilisasi penduduk di berbagai kawasan.
“Jalan Ahmad Yani yang menjadi perlintasan kabupaten dan kota se-Kalsel tentu akan macet terutama Bundaran Simpang Empat sehingga harus diantisipasi agar kemacetan tidak terjadi,” ungkapnya.
Yang terakhir, terkait kepastian hukum atas kepemilikan tanah/lahan di Kota Banjarbaru.
“Selama ini selalu ada gugatan terkait tumpang tindih status kepemilikan lahan, masalh ini harus segera diatasi sehingga tidak mempengaruhi investasi dan pembangunan,” sebutnya.
Keempat isu tersebut, Fraksi Golkar mendorong agar penyusunan RPJPD harus melek dengan keempat isu strategis lokal tersebut.
“Supaya ke depan rencana dan arah pembangunan Kota Banjarbaru semakin baik, maju dan sejahtera masyarakatnya,” tutupnya. (maf/dya)
