Baru-baru ini, sejumlah kontraktor (rekanan) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Pendopo Gubernur NTB. Kedatangan kontraktor tersebut untuk menemui Gubernur Zulkieflimansyah, Rabu (3/5/2023).
Nusa Tenggara Barat, koranbanjar.net – Mereka juga mengancam akan menggembok dan memasang garis polisi pada mobil dinas Gubernur NTB. Para kontraktor tersebut mengaku terpaksa melakukannya karena Pemprov NTB tidak kunjung membayar utang proyek mereka.
Para kontraktor tersebut mendatangi Pendopo Gubernur NTB bertepatan dengan momen Halal Bihalal yang digelar oleh Pemprov NTB.
Dua orang yang mengaku kontraktor rekanan Pemprov NTB bernama Ahmad Amrullah dan juga Rahmatullah Jayadi tiba di Pendopo Gubernur NTB pada pukul 11.05 Wita. Mereka membawa gembok dan police line.
Pada saat sampai di Pendopo Gubernur NTB, Amrullah dan kawan-kawan mencari mobil dinas milik Zulkieflimansyah. Namun, mobil Gubernur tersebut tidak ada di tempat.
Mengetahui mobil incarannya tak ada di lokasi, mereka pun kemudian menyambangi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, di kantor BPKAD mereka juga masih tak menemukan Kepala BPKAD Samsul Rizal.
Amrullah menceritakan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengingatkan kepada Zulkieflimansyah agar memprioritaskan untuk membayar hutang kepada para kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan. Namun, sampai saat ini Amrullah mengaku masih belum mendapatkan kepastian dari Pemprov NTB.
Upaya menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB ia sebut jadi upaya terakhir mereka karena selama ini tuntutan mereka tak kunjung digubris.
Tak hanya itu, ia juga menyayangkan sikap dari Pemprov NTB yang kerap kali mendiskreditkan kontraktor. Menurutnya, Pemprov NTB seharusnya fokus untuk menyelesaikan utang.
Ia juga menantang Pemprov NTB untuk mendatangi aparat penegak hukum atau APH sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya. Amrullah menegaskan apabila dalam waktu dekat Pemprov NTB tak kunjung membayar hutang mereka, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal lain agar lebih nyata.
Menanggapi hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Samsul Rizal menyebut bahwa total hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada kontraktor yang tersisa yakni sebesar Rp 223 miliar.
Rizal mengaku bahwa anggaran untuk membayar utang tersebut sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Rizal meminta agar para kontraktor bersabar dan tidak melakukan tindakan yang memicu kegaduhan.
“Kepada saudara-saudara saya para kontraktor, saya harap bisa bersabar. Sembari memahami kondisi keuangan daerah yang ada. Kami akan selesaikan bertahap sesuai dengan timeline yang ada. Juli 2023 ini insyaAllah selesai,” kata Rizal.
(Suara.com)
