BANJARMASIN, koranbanjar.net – Lagi-lagi gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diseruduk demonstran, kali ini giliran puluhan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyampaikan aspirasinya.
Dari pantauan koranbanjar.net secara langsung, Rabu (2/10/2019) pukul 11.00 Wita, terlihat Yuyun, koordinator aksi dari Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI, berorasi menolak usulan kenaikan iuran BPJS.
“Kami menolak usulan kenaikan iuran BPJS kesehatan, kami di sini bukan hanya memperjuangkan hak buruh, tetapi kami juga memperjuangkan hak rakyat, bahwa sehat adalah hak rakyat,” teriaknya di depan gedung DPRD Kalsel Banjarmasin.
Yuyun mengungkapkan bahwa masih banyak para pengusaha dan majikan yang belum memasukkan karyawannya ke dalam program BPJS kesehatan.
“Tidak sampai 20 juta, para pengusaha, majikan masih banyak yang tidak memasukkan karyawannya mengikuti program BPJS kesehatan, kejar itu, kejar, jangan hanya pandai menaikkan iuran masyarakat lemah,” cetusnya.
Ia mengancam kalau iuran BPJS kesehatan tetap dinaikkan, maka ia mengajak seluruh elemen buruh dan masyarakat khususnya di Banua Kalimantan Selatan untuk tidak ikut lagi menjadi anggota BPJS kesehatan.
Aksi puluhan buruh dari FSPMI selain menuntut DPRD menolak usulan kenaikan BPJS, juga menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003, serta cabut revisi PP nomor 78 tahun 2015.
Terlihat anggota dewan yang menghadapi aksi para pekerja metal tersebut adalah Lutfi Saifuddin anggota DPRD dua periode dari Fraksi Gerindra, Suripno Sumas anggota DPRD dua periode dari Fraksi PKB, dan Fahrani anggota DPRD periode 2019-2024.
Lutfi Saifuddin mengatakan setelah terbentuk komisi dalam minggu ini, program pertama pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi rakyat termasuk soal penolakan iuran BPJS.
“Terkait penolakan usulan kenaikan iuran BPJS, kami akan sampaikan dan dokumentasikan aspirasi kalian, serta kami perjuangkan, tentunya sesuai dengan tupoksi kami,” demikian tanggapannya. (yon)