DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel agar lebih fokus merealisasikan progam jaring pengaman sosial guna mengantisipasi dampak sosial akibat mewabahnya virus Corona (Covid 19) di Kalimantan Selatan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini dikemukakan oleh anggota DPRD Kalsel dari fraksi Partai Demokrat, Zulfa Asma Fikra, Jumat (10/4/2020) di Banjarmasin.
Kepada koranbanjar.net, dirinya menjelaskan, jaring pengaman sosial tersebut sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya PHK, kelangkaan dan naiknya harga barang, serta pelaku usaha seperti UMKM, dimana usahanya sudah tidak produktif lagi.
“Oleh karena itu Pemerintah Provinsi harus mendata pemberian secara langsung jaring pengaman sosial berupa paket sembako, bantuan fakir miskin, itu yang harus diprioritaskan, terlebih untuk 3 bulan ke depan,” terang Zulfa
Selain itu diberikan stimulan, jaminan sosial baik dari pemerintah pusat seperti PKH, KIP, Kartu Pra Kerja dan Raskin.
Lebih lanjut dijelaskan, alangkah baiknya jika ada proyek APBD, lebih diutamakan untuk pengusaha lokal, agar perputaran uangnya hanya di daerah demi meminimalisasi penyebaran Covid 19.
“Langkah-langkah inilah untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid 19 dari segi sosial dan ekonomi,” pungkasnya.
Sementara sejauh ini DPRD Kalsel terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal persiapan anggaran yang maksimal untuk penangan wabah Corona.(yon)