BANJARBARU, koranbanjar.net – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel mendapat kunjungan dari Komisi V DPRD Kalbar bidang Pendidikan. Kunjungan disambut Kepala Disdikbud Kalsel, M Yusuf Effendi, di kantornya, Kamis (25/7/2019).
Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid dari Fraksi Partai Demokrat, menjelaskan tujuan rombongannya ke Kalsel untuk mempelajari aturan sistem zonasi sekolah yang diterapkan di Kalsel sesuai aturan dari Kemendikbud RI.
“Sebagimana kita ketahui bahwa sistem zonasi ini di seluruh Indonesia menjadi masalah, termasuk juga di Kalbar. Setelah kami tadi diskusi dengan Kadisdik Kalsel, ada hal yang kami dapatkan di sini untuk mengatasi masalah itu di Kalbar,” kata Markus kepada wartawan usai pertemuan.
Hal yang dimaksud Markus, pertama Pemprov Kalsel memiliki peraturan turunan terkait sistem zonasi dari kementerian ke pergub. Kedua, Disdikbud Kalsel juga memiliki aturan yang rinci tentang sistem zonasi sekolah.
Setelah pulang dari Kalsel, lanjut Markus, pihaknya akan memanggil Kadisdik Kalbar untuk berdiskusi bersama mencari solusi terkait aturan zonasi sekolah sesuai hasil pertemuan mereka dengan Kadisdikbud Kalsel.
“Kalau di Kalbar itu terlalu kaku sistem zonasinya, karena acuan dan ukurannya per kecamatan dan per jalan, sehingga banyak masalah. Padahal jaraknya misalnya hanya 10 meter, ini kan suatu aturan yang sangat merugikan masyarakat setempat,” ujarnya.
Selain itu, sebut Markus, di Kalbar ada lebih banyak SMP dibanding SMAnya, sehingga dari jumlah yang tidak seimbang tersebut menyebabkan ada banyak zona yang tidak tertampung.
“Kami juga mendapatkan tips di sini bahwa dari dinas pemerintahan provinsi membuat penambahan sekolah baru. Nah kenapa kita di Kalbar tidak bisa begitu. Untuk mengatasi persoalan ini saya kira masukan-masukan yang kami dapat dari Kadisdikbud di sini tadi sangat berarti untuk kita terapkan di Kalbar,” pungkasnya. (ykw/dny)