Anggota DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tepatnya di Gedung F Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum, baru-baru tadi.
JAKARTA,koranbanjar.net – Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Akhmad Rizanie Anshari, disertai pengurus partai politik (parpol) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banjar.
Kunjungan bertujuan untuk mendapatkan arahan terkait usulan kenaikan dana bantuan untuk parpol di Kabupaten Banjar.
Saat ini, dana bantuan parpol di Kabupaten Banjar sebesar Rp6.000 per suara sah, dan diusulkan naik menjadi Rp15.000.
Akhmad Rizanie Anshari menjelaskan bahwa alokasi dana Kesbangpol nantinya diatur sedemikian rupa agar efektif dalam mendukung program partai politik.
Dana dari Kesbangpol itu dialokasikan 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional partai.
“Dengan kenaikan ini nantinya, kami berharap seluruh partai bisa lebih maksimal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama tentang politik dan peran pemerintah.
Kegiatan seperti penyuluhan, diskusi, atau bahkan memanfaatkan media seperti podcast di radio dan iklan dapat dilakukan lebih optimal,” ungkap Rizanie.
Rizanie juga menyoroti bahwa bantuan dana ini akan memberikan ruang bagi partai untuk lebih mandiri dan profesional.
Di negara kita, ucap Rizanie, partai masih sangat tergantung pada dana pemerintah maupun bantuan pemodal. Berbeda dengan luar negeri, di mana partai-partai lebih mandiri.
“Dengan kenaikan ini, diharapkan partai-partai dapat lebih leluasa menjalankan program tanpa terlalu bergantung pada sumber lain,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa usulan kenaikan ini juga untuk menghindari perubahan jumlah dana di tahun-tahun mendatang.
“Kita ajukan Rp15.000 agar tidak ada kenaikan lagi selama lima tahun ke depan. Dengan angka ini, parpol dapat bekerja lebih optimal, dan kita tidak perlu membahas kenaikan setiap tahun,” katanya.
Selain itu, Rizanie berharap kenaikan dana ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui doktrin-doktrin kepartaian yang lebih efektif.
Harapannya, partai politik mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang semangat kebangsaan, tugas dan fungsi parlemen, serta peran pemerintah.
“Dengan begitu, masyarakat bisa memahami apa yang menjadi tugas DPRD dan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
Dengan usulan ini, samnbungnya, menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Banjar untuk memperkuat demokrasi di tingkat daerah sekaligus memastikan partai politik mampu menjalankan fungsinya dengan baik untuk masyarakat. (humas dprd banjar/dya)
