DPRD Banjarbaru, mengundang Wali Kota Nadjmi Adhani untuk melakukan rapat guna membahas kesiapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
BANJARBARU, koranbanjar.net – Rapat itu dilakukan, Rabu (6/5/2020), di Ruang Paripurna DPRD Banjarbaru. Kegiatan berlangsung beberapa jam karena banyaknya dialog pertanyaan, kritik, masukan, dan saran bersama lintas komisi yaitu Komisi I bidang pemerintah, Komisi II ekonomi dan Komisi III bidang pembangunan.
Dipimpin Ketua DPRD Fadliansyah Akbar, didampingi Wakil Ketua Nafsiani Samandi. Pertanyaan dari wakil rakyat, tidak jauh dari terkait anggaran, kesehatan, ekonomi masyarakat terdampak, personel pengamanan, pembangunan posko, hingga jaring pengaman sosial (JPS) untuk mendukung rencana penerapan PSBB.
Usai menjawab sejumlah pertanyaan, Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengungkapkan, telah melengkapi kekurangan data atau berkas lain yang diperlukan sebagai syarat pemberlakuan PSBB. Semua syarat, sudah diserahkan ke Pemprov Kalsel yang nantinya akan diteruskan ke Kemenkes.
“Keputusan, masih menunggu dari Menkes. Pastinya, dengan harapan usulan dapat disetujui agar bisa secepatnya diberlakukan dalam waktu dekat,” jelas Nadjmi.
Nadjmi berharap, usulan pada dua kabupaten lainnya juga bisa disetujui Menkes agar bisa sejalan dengan Kota Banjarmasin. Yang sudah lebih dulu menerapkan PSBB, agar bisa saling mendukung maksimal antar wilayah. Berupaya, memutus mata rantai penularan Covid-19.
“Kesiapan lain, terkait pendataan jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak sebagai penerima bantuan,” pungkasnya. (ykw/maf)