Audit kasus stunting pertama kabupaten Barito Kuala di tahun 2023, Jumat (18/8/2023) dilaksanakan di DPPKBP3A Batola.
BATOLA, koranbanjar.net – Berhadir Sekretaris TPPS Batola sekaligus Kepala DPPKBP3A Harliani, Didik Hariadi Ahli Gizi dan dr. Hendra dari BKKBN Provinsi Kalsel, Camat Barambai, Penyuluh KB, dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Barito Kuala.
Mengambil lokus di kecamatan Barambai desa Handil Barabai, Harliani paparkan tujuh kasus berisiko stunting di desa tersebut. Dirinya menyampaikan rencana tindak lanjut kasus stunting oleh TPPS Barito Kuala yang diketuai Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor.
Adapun rencana tindak lanjut oleh TPPS yaitu merekomendasikan pembangunan fasilitas sanitasi. Pendampingan TPK (Tim Pendamping Keluarga) pada Pola Asuh Anak. Penggunaan kontrasepsi IUD. Pendampingan TPK tentang 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat). Edukasi oleh TPK untuk pemasangan stiker larangan merokok didalam rumah dan fasilitas umum lainnya.
Serta, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) resiko kehamilan pada usia diatas 35 tahun, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui program Permata Bunda, pendampingan TPK 1.000 HPK dan memberi edukasi pada Ibu hamil tentang menu sehat.
“Desiminasi awal ini sangat penting untuk melihat sejauh mana audit stunting di Batola,” ujar Harliani.
Lanjut Harliani, penanganan stunting maupun pencegahan di kabupaten Barito Kuala sudah banyak dilakukan. Baik lintas sektor maupun spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Tidak hanya pada penurunan tetapi bagaimana pada pencegahan stunting itu sendiri.
“Karena tingkat kehadiran di posyandu sangat berpengaruh. Ketika tidak hadir di posyandu dikhawatirkan jumlah stunting akan bertambah,” ujarnya.
(max/rth)
