Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2023 dengan tema Penguatan Perkebunan dan Petenakan yang maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan.
BANJARBARU, koranbanjar.net – Tujuan Musrenbangtan Tahun 2023 yaitu untuk menyusun program pembangunan perkebunan dan peternakan berdasarkan prioritas kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
Serta melakukan sinergi dengan Kab/Kota mengenai program dan kegiatan yang di susun dalam rangka pembangunan perkebunan dan peternakan di Tahun 2023.
“Sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel, program paling prioritas di bidang perkebunan yaitu karet, sawit kopi sedangkan untuk bidang peternakan Sapi siskaku, intip kambing dan itik alabio”, kata Gubernur Kalsel diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Banjarbaru, Senin (28/3/2022).
Selama tahun 2021, meskipun di tengah pandemi sub sektor perkebunan dan peternakan terbukti memiliki ketahanan dan ketangguhan yang kuat, dapat dilihat dari capaian kinerja angka produksi karet, produksi kelapa sawit dan daging dengan kriteria sangat memuaskan, nilai capaian kinerja di atas 90%.
“Tingkat kesejahteraan pekebun dan peternak juga membaik, dapat dilihat dari nilai tukar pekebun sebesar 124,03 dan nilai tukar peternak sebesar 101,35,” ujar Roy.
Selain itu, Roy juga menyebutkan kinerja ekspor perkebunan meningkat menjadi 840.377.229 dengan kenaikan sebesar 63,37 persen.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kota, para pelaku usaha, pekebun, peternak dan masyarakat Kalsel terhadap pembangunan perkebunan baik itu untuk komoditas kelapa sawit, karet, kopi, sapi potong, kambing serta itik. Karena semua itu komoditas unggulan Kalsel,” ucap Roy.
Selanjutnya, Ketua DPRD Prov Kalsel, Supian HK juga turut menyampaikan dukungannya terhadap program prioritas yang telah menjadi arahan Gubernur Kalsel.
“Kami memberikan dukungan anggaran sepanjang perangkat daerah mampu menyampaikan argumentasi yang terukur dan rasional terhadap urgensi program dan kegiatan yang direncanakan,” katanya. (kominfokalsel/dya)
