Diduga ada upaya penggiringan opini negatif kepada calon Gubernur nomor urut 1 Muhidin yang disebarkan melalui pemberitaan di salah satu media online beberapa hari lalu oleh oknum mengaku pengamat berinisial AK.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua Tim Pemenangan Muhidin – Hasnuryadi, Afrizaldi menanggapinya bahwa hal itu merupakan bentuk narasi memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Bisa diduga oknum ini dengan sengaja ingin memecah belah kesatuan dan perrsatuan masyarakat Banua,” kata Afrizaldi, Senin (28/10/2024) di Banjarmasin.
Dikatakanya, tujuan dari narasi yang disampaikan adalah agar pihak MH menyerang balik. Sehingga tensi politik menjadi panas dan terjadi saling serang antara pendukung Pasangan Calon (Paslon).
Afrizaldi menekankan pentingnya verifikasi kredibilitas oknum tersebut sebelum masyarakat mempercayai pernyataannya.
Menurutnya, seorang pengamat harus memiliki kapasitas dan objektivitas dalam analisisnya.
“Kita perlu memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar seorang pengamat yang kompeten,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki kualifikasi dapat menyesatkan publik dan menciptakan persepsi yang keliru mengenai calon Gubernur.
“Kami juga mempertanyakan alasan dibalik munculnya kritik tersebut, mengingat tidak ada suara yang sama ketika Muhidin dan Paman Birin mencalonkan diri pada tahun dua ribu dua puluh,” tanyanya.
Mengapa kritik ini tidak muncul pada saat itu? Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang dilontarkan oknum ini bisa jadi hanya upaya untuk cari perhatian atau numpang terkenal.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks politik yang semakin kompetitif saat ini, penting bagi semua pihak untuk fokus pada adu visi dan misi pasangan calon.
“Kami percaya bahwa fokus seharusnya pada manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat, bukan pada narasi negatif yang hanya berfungsi untuk menyerang pihak lawan,” ungkapnya.
Menurut Afrizaldi, hal ini dapat merusak iklim demokrasi yang sehat dan konstruktif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap proses pemberitaan harus mematuhi kode etik jurnalistik.
“Narasumber seharusnya diambil dari pihak yang kompeten dan relevan, bukan hanya opini pribadi dari oknum yang tidak memiliki legitimasi,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa jika yang diwawancarai adalah pihak kejaksaan, maka informasi yang diberikan seharusnya berlandaskan fakta dari institusi tersebut, bukan sekadar pendapat pribadi yang dapat menyesatkan publik.
Afrizaldi juga menyoroti pentingnya masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima.
“Kami mengajak publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta. Setiap pernyataan yang beredar harus diuji kebenarannya,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Afrizaldi berharap agar para pengamat, media, dan masyarakat secara umum lebih berhati-hati dalam menyampaikan dan menerima informasi, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik dalam proses politik.
“Kami berkomitmen untuk mengedepankan data dan fakta dalam setiap langkah kami. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat,” pungkasnya.
Tanggapan ini menunjukkan bahwa Afrizaldi dan tim pemenangannya bertekad untuk menjaga integritas dalam proses politik, serta berusaha mendorong diskursus yang lebih konstruktif dan berdasarkan fakta dalam kampanye yang sedang berlangsung.
Sebelumnya muncul sebuah pemberitaan berisi penggiringan opini negatif terhadap calon Gubernur nomor urut 1 Muhidin dari salah seorang oknum mengaku Pengamat Pilkada Kalimantan Selatan berinisial AK.
Dirinya menyatakan calon Gubernur nomor urut 2 Hj Raudhatul Jannah atau dikenal Acil Odah itu lebih bersih ketimbang Muhidin. Karena Acil Odah tidak ada jejak grafitikasi sedangkan Muhidin ada jejak gratifikasi dan tersangka hampir selama 4 tahun.
Dibeberkannya, Muhidin pernah menjadi tersangka kasus gratifikasi IUP di Kabupaten Tanah Laut dan menjadi tersangka selama hampir 4 tahun lamanya, dengan dugaan adanya penyerahan uang Rp3 miliar dan Rp2 miliar ke Aad.
Menurutnya, kondisi ini sebenarnya punya beban psikologis tersendiri karena lamanya status tersangka.
“Ini menunjukkan bahwa Muhidin bukanlah orang suci jika dibandingkan dengan Acil Odah yang memiliki perjalanan panjang,” tuturnya. (yon/bay)
