Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka monitoring dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan proyek bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat pada SMKN 2 Pelaihari, Jumat, (4/2/2022).
TANAHLAUT,koranbanjar.net – Kepala SMKN 2 Pelaihari Drs H Rodi Hartono MPd, yang menemui langsung sidak tersebut menyampaikan beberapa permasalahan diantaranya mengeluhkan pembangunan gedung baru ruang praktik siswa Bengkel Instalasi Tenaga Listrik yang dinilai belum maksimal,.
“Kita maunya spek sesuai, dana cukup,” ungkapnya.
Selain itu pihak sekolah juga keluhkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang turun.
Bendahara Bosda SMKN 2 Pelaihari, Neneng Wulandari mengungkapkan bahwa dana Bosda yang sebelumnya mendapat Rp 1.000.000,00/siswa, sekarang menjadi Rp 700.000,00/siswa.
Menanggapi keluhan yang disampaikan pihak Sekolah tersebut Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin SSos mengatakan bahwa dalam pembangunan gedung baru jangan sampai karena harga penawaran terlalu rendah berimbas kepada kualitas bangunan.
“Harga lelang yang rendah jangan sampai malah merusak kualitas,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya akan mengklarifikasi dan memanggil pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut menanggapi terkait dana Bosda, politisi partai Gerindra ini mengatakan pihaknya dari Komisi IV akan menindak lanjuti dan menyampaikan keluhan tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Kami berjanji ke Kementerian (Kemendikbudristek), setelah kami melihat, memeriksa, kami akan datang lagi,” katanya. (humasdprdkalsel/dya)
