Dana desa tahap 2 tahun 2022 untuk operasional kantor desa, dan juga gaji kepala desa serta perangkat desa sampai RT, hampir tiga bulan ini belum juga dicairkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
BARABAI,koranbanjar.net – Kisruh akibat pencapain vaksinasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mewajibkan setiap desa harus 80%, berdampak terhadap terlambatnya pencairan Dana Desa Tahap 2 tahun 2022 ini.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Yajid Fahmi, menyesalkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang hingga saat ini belum juga dicairkan dana operasional untuk desa hingg RT tersebu.
Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja perangkat desa setempat, dan efeknya bisa berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.
“hal seperti ini akan berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat di Pemrintah Desa,” ujar yajid saat dikonfirmasi koranbanjar.net, Sabtu (25/6/2022) siang.
Dia menambahkan, seandainya target 80% itu sebuah kebijakan.
“setidaknya jangan hanya sebagai imabuan, namun harus ada dasar dan bisa dituangkan dalam peraturan Bupati,” ujarnya.
Selain itu menurutnya, keterlambatan realisasi belanja daerah termasuk ADD dapat berdampak buruk terhadap keuangan yang tidak stabil, serta sejumlah kegiatan yang direncanakan juga akan terlambat pelaksanaannya.
Dari data capaian vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hinggal 20 juni 2022 kemarin , vaksinasi dosis ke 2 di Bumi Murakata ini baru mencapai 75,41 % dan menempati urutan ke 8 dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan.
(mdr/slv)
