KANDANGAN, koranbanjar.net – Upaya pencegahan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), akan diturunkan Satgas Darat Penanggulangan, Pencegahan Bahaya Karhutla. Satgas tersebut nantinya diturunkan ke desa yang rawan untuk fokus pada pencegahan.
Komponennya, setiap satu regu satgas terdiri dari 10 orang; 5 orang dari TNI, 2 dari Polri, 2 dari masyarakat dan 1 dari BPBD dan relawan kebencanaan. Personel diberikan uang saku dan uang makan dari pusat langsung.
Direncanakan akan digelar apel pasukan di Banjarmasin pada 30 Juli mendatang, kemudian pengerahan pasukan atau penyerahan ke daerah pada 31 Juli 2019. Satgas yang bertugas ke lapangan akan berdomisili di desa selama 3 bulan atau sampai 31 Oktober 2019.
Kepala Badan Penanggulanagan Bencana Kesbangpol (BPB Kesbangpol) HSS Efran mengatakan, itu program BNPB yang polanya lebih ke pendekatan pencegahan bukan lagi penanganan.
“Sebab penanganan memerlukan biaya dan energi yang besar. Menurut data, setiap tahun 1600 miliar dolar habis untuk menangani Karhutla,” paparnya.
Efran memaparkan, Satgas tersebut fungsinya sebagai advokasi dan edukasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan, pengetahuan dan pengingatan. Disamping itu mereka menjadi tempat menuyampaiklan unek-unek atau persoalan yang akan tergali di lapangan.
Rekomendasi satgas itu yang ditarik menjadi suatu kesimpulan, sehingga levelnya nasional tidak daerah lagi agar lebih maksimal mengenai apa yang perlu dilakukan pemerintah.
“Outputnya, akan ada solusi yang sudah digali dari interaksi mereka dengan masyarakat, tentunya bukan solusi hari itu juga karena mereka bukan institusi yang punya kewenangan itu,” ujarnya.
Efran mengimbau masyarakat mendukung dengan keberadaan Satgas yang bertujuan baik membantu, yang bisa jadi penghubung tersampaikannya kepentingan atau hajat masyarakat. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga akan membantu jika ada terjadi Karhutla langsung.
“Jadi nanti kalau mereka datang ke lapangan, jangan sampai ada persoalan tidak mau menerima, dan pula satgas ini langsung kepada menindaklanjuti dari instruksi presiden (Inpres), yang wajib dilaksanakan,” imbaunya.
Ia mengatakan informasi ini didapat saat pembekalan dari BNPB beberapa waktu lalu selama tiga hari di Banjarmasin. “Kita belum tahu lagi berapa personel yang di drop ke wilayah kita,” pungkasnya. (yat/dra)
