BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Usai polemik kehalalan vaksin MR mereda dan tersiar kabar bahwa ada sejumlah anak yang positif terkena virus rubella, Walikota Banjarbaru H. Nadjmi Adhani di sela-sela sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang KTR di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (05/09) lalu mengimbau kepada peserta sosialisasi yang terdiri dari pimpinan lembaga pendidikan tinggi dan kepala sekolah untuk membantu menggalakkan imunisasi MR yang cakupannya baru mencapai 30%.
“Sebagian besar memang di dunia pendidikan kita sudah dilaksanakan, tetapi capaian kita masih di bawah rencana dan target,” ujar Nadjmi.
Capaiannya sebesar 30% itu, terangnya lagi, masih jauh dari target karena kemarin sempat ada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan bahwa vaksin MR mengandung bahan haram.
“Akan tetapi direvisi, terakhir dirapatkan karena faktanya banyak sudah ditemukan kasus ini termasuk di Banjarbaru,” jelasnya.
Nadjmi menceritakan bahwa ia sempat menangis tatkala salah satu orangtua santri di salah satu pesantren yang anaknya telah terinfeksi virus rubella mengeluhkan tentang program vaksin MR gratis ini.
“Kenapa tidak dari dulu pemerintah memberikan vaksin gratis? Kenapa setelah anak saya menjadi korban seperti ini? dan kita tidak berharap akan ada lagi korban. Waktu itu, vaksin MR ini mahal dan bagi yang mampu saja yang bisa disuntik vaksin ini,” jelasnya.
Sekarang ini pemerintah memberikan secara gratis, lanjut Nadjmi, jadi mohon bantuan bapak dan ibu sekalian untuk ikut mensosialisasikan.
“Kami juga peduli, akhirnya MUI Kalsel juga ikut mensosialisasikan ke pondok-pondok pesantren yang tidak menerima dilaksanakannya imunisasi ini. Ini tugas kita semua,” katanya.
Nadjmi meminta tolong kepada seluruh yang hadir untuk membantu. “Mungkin beberapa orangtua ada yang masih belum tahu, tapi saya pastikan surat dari MUI dan Dinas Kesehatan datang untuk menjelaskan tentang sikap MUI tentang fatwa vaksin ini,” ujarnya lagi.(ana)
