Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Kabupaten Banjar bisa launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Barokah, yang sejak tahun 2019 telah dicanangkan pendiriannya.
BANJAR,koranbanjar.net – MPP Barokah sebagai upaya untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, sekaligus upaya untuk meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.
Hal ini diungkapkan Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat audiensi kebijakan pelayanan publik bersama tim Kedeputian Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB di ruang kerja Bupati Banjar, Senin (06/11/2021) pagi.
Ditambahkan Saidi, berbagai upaya telah dilakukan secara administrasi, sarana dan prasarana hingga sistem pelayanan yang diberikan telah dilakukan secara maksimal.
” Hingga Rabu 29 Januari 2020 dilakukan Soft Launching Mall Pelayanan atau MPP Barokah Kabupaten Banjar,” jelas Saidi.
Lebih jauh dikatakan, dalam upaya lebih meningkatkan pengelolaan MPP, dilakukan kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman dengan KemenPAN RB 10 Maret 2020 di Jakarta.
Selanjutnya pengelolaan MPP Barokah akan dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh KemenPAN-RB sampai dengan diresmikan oleh Menteri PAN RB.
Besar harapan Grand Launching oleh KemenPAN-RB dapat segera dilakukan setelah proses pemenuhan sarana prasarana, proses dan sistem pelayanan telah terpenuhi sepenuhnya, untuk itu pihaknya mohon arahan, bimbingan dan kerjasamanya agar MPP Barokah dapat diresmikan pada Tahun 2022.
“Sehingga upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan publik dapat lebih baik dan berkualitas,” tambah Saidi.
Sementara itu, Diah Natalisa Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB mengatakan, dalam Kabinet Indonesia Maju Tahun 2021-2024 ada lima prioritas, salah satunya adalah penyederhanaan Birokrasi.
Dalam penyederhanaan birokrasi ini penyelenggaraan pelayanan publik dituntut harus mampu bertransformasi untuk memberikan pelayanan lebih cepat, lebih produktif, lebih efesien.
“Diminta keluar dari zona aman, dapat terus beradaptasi, berinovasi secara kompetitif,” imbuhnya.
Untuk memberikan pelayanan yang prima diperlukan ikhtiar yang berkelanjutan dituntut untuk bekerjasama dengan banyak pihak baik itu lintas provinsi ataupun lintas daerah.
“Menteri PANRB diberikan amanah dan tugas untuk merumuskan kebijakan pelayanan publik seperti pendampingan, kolaborasi dan juga diberikan amanah untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya.
Audiensi ini juga dihadiri Sekda Banjar H Mokhamad Hilman, Kepala Bappeda Litbang Banjar Hj Galuh Tantri Narindra, beberapa Kepala SKPD Banjar.
Jajaran KemenPAN RB terdiri Staf khusus menteri Bidang Pelayann Publik dan Umum Saifuddin Latief, Aris Samson Koordinator Koordinasi dan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pelakasanaan Kebijakan dibidang Pelayanan Publik diwilayah II. (dya)
