Oleh: Denny Setiawan
Sebentar lagi, tepatnya di tahun 2020 mendatang, sejumlah kabupaten / kota, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Antara lain, Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tabalong.
Saya meyakini, setiap musim Pilkada, tidak semua ASN yang menyukai bakal calon kepala daerah petahana, kemudian sebaliknya juga tidak semua ASN yang membenci bakal calon petahana.
Memang dalam aturan, setiap kepala daerah, termasuk nanti yang ditunjuk menjadi Plh Kepala Daerah akan menggembar-gemborkan larangan terhadap ASN untuk terlibat dalam politik praktis, bahkan biasanya kepala daerah dengan lantang menyatakan, “dilarang kepada seluruh ASN untuk terlibat dalam politik praktis, ASN itu harus netral,” demikian kira-kira nanti bunyi surat edarannya.
Tetapi apakah nanti faktanya demikian? He he he he…, silakan jawab sendiri. Realitanya, ibarat kentut, tercium namun tidak dapat dibuktikan. Kalau semua bakal calon kepala daerah petahana jujur, persiapan untuk kembali bertarung pada Pilkada di tahun akan datang, tentu sudah dipersiapkan mulai sekarang, ironisnya menggunakan uang rakyat.
Dalam penyusunan APBD, berbagai kegiatan yang “berbau” sosialisasi, kampanye sudah tentu diagendakan. Kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada penyerahan bantuan kepada masyarakat melalui SKPD-SKPD akan semakin gencar dilakukan.
Bahkan kebijakan yang mengharuskan SKPD-SKPD untuk memajang spanduk, baliho, berisi foto-foto bakal calon kepala daerah sudah tentu dimulai.
Seyogianya, bakal calon kepala daerah memulai hal tersebut di saat dia mulai terdaftar sebagai calon kepala daerah, bukan di saat masih menjabat. Bukankah hal itu sama dengan “memanfaatkan” fasilitas negara? Tapi ya itulah, lagi-lagi hal tersebut akan dapat dimentahkan dengan berbagai argumentasi politis.
Sementara di sisi lain, musim Pilkada juga menjadi momentum pelanggaran aturan secara “berjamaah” bagi ASN. Bahasa netral, ah….itu hanya Omong Kosong! Bagaimana tidak? Sebagian pejabat pada tingkatan tertentu akan terbelah, saling berhadapan.
Ada yang memihak bakal calon kepala daerah petahana, namun sudah tentu adapula yang berpihak kepada bakal calon kepala daerah penantang. Mereka ingin mendapatkan kesempatan promosi jalur pintas, bilamana ‘jagoan’ mereka terpilih. Lebih ironis lagi, akan banyak para pejabat yang “bermuka dua”, di satu sisi berpura-pura loyal kepada pimpinan, namun di sisi lain berusaha menyusun strategi agar dapat berada di posisi yang aman.
“Asal Bapak Senang” atau ABS akan menjadi senjata ampuh untuk menarik perhatian sang bakal calon kepala daerah bagi ASN maupun kalangan pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya hanya satu, ingin dipandang sebagai “Sang Hero”, agar mendapat posisi yang pantas pada reshuffle mendatang.
Itulah politik, bagai “Buah Simalakama” bagi sebagian besar ASN. (*)