Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tahun 2025, Selasa (24/6/2025) di Banjarmasin.
BANJARMASIN,koranbanjar.net – Rakor diadakan di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya ancaman organisme pengganggu tanaman (OPT),
Rakor ini diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Juga, Kepala Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), serta Kepala Bidang Perlindungan Tanaman kabupaten/kota.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran POPT sebagai barisan pertama dalam menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika dan tantangan yang semakin kompleks.
“Kita bukan sekadar petugas. Kita adalah penjaga ketahanan pangan. Garda terdepan menghadang serangan hama dan penyakit yang mengancam kehidupan petani dan dapur rakyat,” semangat Syamsir.
Menurutnya, saat ini dunia tengah menghadapi perubahan besar: iklim tak menentu, musim yang sulit diprediksi, dan serangan OPT yang semakin ganas seperti wereng, tikus, dan penyakit tanaman baru.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, Syamsir mendorong POPT untuk mengedepankan kreativitas, strategi adaptif, dan kolaborasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan besarnya anggaran, tapi harus mengandalkan besar semangat dan kecerdasan lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menambahkan bahwa Rakor ini merupakan forum penting untuk mengevaluasi capaian, membahas kendala di lapangan, dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan.
“Ini adalah ruang refleksi dan sinergi. Kami ingin para POPT semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim dan dinamika serangan OPT dengan pendekatan yang lebih terarah dan efisien,” jelasnya.
Rakor juga menghadirkan narasumber dari Balai Wilayah Sungai (BWS) II dan BMKG Provinsi Kalsel untuk membahas dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian.
Dalam Rakor ini, disepakati bahwa pemerintah kabupaten/kota siap memberikan dukungan anggaran, sumber daya manusia (termasuk CPNS, PNS, dan PPPK POPT), serta pengadaan bahan pengendalian OPT.
Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut (RTL) untuk penguatan perlindungan tanaman ke depan, antara lain Evaluasi pengendalian OPT tahun 2024.
Termasuk penyusunan strategi pengendalian OPT berbasis data iklim dan lapangan, peningkatan integrasi antarwilayah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem peramalan hama
Ia berharap Rakor ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kita ingin perlindungan tanaman ini tidak berjalan sendiri. Harus ada semangat bersama, karena tujuan kita satu, swasembada dan ketahanan pangan Kalsel yang berkelanjutan,” pungkasnya. (mckalsel/dya)
