Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru resmi meluncurkan Program “Kelurahan Cinta Statistik” dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Standar Pelayanan Publik BPS” di Aula Kelurahan Loktabat Selatan.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Kelurahan Loktabat Selatan terpilih mewakili Kota Banjarbaru dalam program nasional ini yang dilaksanakan serentak di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Penjabat Wali Kota Banjarbaru Subhan Noor Yaumil menyampaikan apresiasinya terhadap program ini.
Dalam sambutannya, beliau menekankan relevansi program tersebut dalam meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola data statistik sektoral.
“Kami percaya Kelurahan Loktabat Selatan memiliki potensi dan komitmen kuat dalam melaksanakan pengelolaan data statistik demi pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Pj. Wali Kota Banjarbaru.
Beliau juga menekankan pentingnya penyelarasan standar pelayanan publik di bidang statistik yang berbasis data dan berorientasi pada kualitas pelayanan prima.
“Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyinergikan perencanaan pembangunan dengan data yang akurat,” tambahnya.
Kepala BPS Kota Banjarbaru Agus Muslim menjelaskan, peran krusial kelurahan dalam pengelolaan data tingkat lokal.
“Dengan Program Kelurahan Cinta Statistik, kami berharap tata kelola data di tingkat lokal semakin terstruktur dan mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy),” jelasnya.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif turut memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Beliau berharap data statistik dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Data yang akurat dan terupdate menjadi kunci dalam menyusun program yang tepat guna dan tepat sasaran,” tegasnya.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan berbasis data.
Program “Kelurahan Cinta Statistik” diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kelurahan dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, serta memperkuat pelayanan publik yang berkualitas. (maf/dya)