Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK mengingatkan kepada seluruh pejabat dan pemegang kebijakan anggaran untuk berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini dia sampaikan kepada awak media usai mengikuti zoom meeting dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Banjarmasin, belum lama tadi.
“Jangan sampai kasus yang terjadi pada Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Bupati Paser Penajam Paser Utara dan Bupati Langkat terulang kembali,” ujarnya mengingatkan.
Sebagaimana diketahui kata politisi Partai Golkar Kalsel ini, Bupati HSU, Kalsel, Paser Panajam Kalimantan Timur (Kaltim) Bupati Langkat Sumatera Utara (Sumut) kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Ia menerangkan, masalah yang menjadi sorotan LKPP dan KPK tersebut antara lain yang berhubungan pengadaan barang dan jasa, masalah jabatan, serta berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Persoalan pengadaan barang dan jasa yang banyak menjadi sorotan, karena 90 persen bermasalah,” ungkapnya.
Oleh karena itu sambungnya kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih berhati-hati dalam hal pengadaan barang dan jasa tersebut.
Sementara Ketua DPRD “Bumi Bersujud” Tanbu menambahkan, dengan sistem katalog kemungkinan bisa menghindari korupsi.
Sebab ujarnya, dengan sistem katalog tersebut semuanya terbuka sehingga sulit atau tidak mungkin untuk bermain. “Karena semua yang mengakses akan mengetahui,” ucap Supiansyah.(yon/sir)
