Gedung DPRD Kabupaten Banjar di Jalan A Yani Km40 Martapura, disambangi sekitar 16 warga yang mengaku sebagai para bakal calon kepala desa (kades) pada beberapa kecamatan. Belasan bakal calon pembakal “duduki” Rumah Wakil Rakyat Banjar ini untuk mempertanyakan kembali aspirasi mereka terdahulu tentang tindak lanjut rekomendasi dari legislatif untuk keikut sertaan mereka di Pilkades.
HAIRIYADI, Martapura
SENIN (4/1/2021) malam koranbanjar.net menerima pesan singkat di whatsapp grup kalangan media Kabupaten Banjar bahwa Selasa (5/1/2021) sekitar pukul 10.00 Wita, DPRD Kabupaten Banjar akan kedatangan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Siangnya, pukul 10.15 Wita terlihat beberapa orang yang ingin sampaikan aspirasi itu sudah mulai berdatangan dan diterima oleh sekuriti DPRD Kabupaten Banjar. Sesuai prosedur protokol kesehatan, setiap tamu diberlakukan untuk mematuhi ketetapan demikian.
Rencananya, kedatangan mereka untuk ikut mendengarkan pertemuan raat dengar pendapat (RDP) antara legislatif dari Komisi I DPRD Kabupaten Banjar dengan eksekutif dari Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Banjar.
Namun, ditunggu beberapa lama belum juga ada kepastian jadwal pelaksanaannya. Warga yang diketahui merupakan para bakal calon kepala desa dari berbagai desa yang akan melaksanakan pilkades, dipersilakan Komisi I untuk masuk ruangan Komisi I.
Mereka diterima terbuka oleh Komisi I, yang kebetulan hadir saat itu terdiri Rahmat Saleh SHI dan Soraya SH, untuk berdialog perihal maksud dan tujuan kedatangan.
Dialog ini mendapatkan perhatian dan pengawalan dari Polres Banjar, yang hadir dengan pakaian preman.
Tentu saja ini tak sesuai harapan dari kehadiran mereka, yang sebenarnya ingin meminta kejelasan status, biasa atau tidak keikut sertaan mereka sebagai peserta di Pilkades 2021. Apalagi, mereka sebelumnya dijanjikan rekomendasi bisa ikut serta Pilkades serentak tersebut.
“Kami hanya ingin tahu kejelasan tindak lanjut dari rekomendasi terdahulu yang dikeluarkan Komisi I dan pernyataan pimpinan DPRD Kabupaten Banjar,” sebut Sukri, salah satu dari mereka.
Terlebih, Pilkades telah mengalami penundaan semestinya terlaksana 2020 dan ditunda 2021, sehingga pengesahan persyaratan para calon kades, dnilai mereka, tentu tak berlaku lagi.
“Kalau semisal berlakunya surat keterangan sehat dan kelakuan baik atau SKCK mempunyai batas waktu, tentu ada kemungkinan kelengkapan persyaratannya menjadi kadaluarsa,” ungkap Sukri.
Hal ini dijawab Rahmat Saleh yang merespon keinginan itu, bahwa sejatinya terlebih dulu Komisi I melakukan pertemuan RDP dengan eksekutif terkait Pilkades 2021. Pertemuan berikutnya adalah bersama para bakal calon kades.
Jadi, sebenarnya hari ini Komisi I mengundang eksekutif dalam RDP dan mempersilakan para bakal calon kades untuk hadir mendengarkan dari luar ruangan.
“Karena eksekutif tak hadir, maka kami dialog saja sekarang dengan para bakal calon kades. Tapi, tetap kami rekomendasikan agenda pertemuan nanti dengan para calon kades,” kata dia.
Dampak dari pandemi covid-19 membuat ditundanya rencana Pemkab Banjar untuk pelaksanaan Pilkades serentak. Pelaksanaan diikuti total 140 desa dari 19 kecamatan di Kabupaten Banjar yang semestinya Rabu (22/4/2020), direncanakan mundur digelar Maret 2021.
Hal ini juga tidak terlepas adanya pengalihan anggaran terhadap dana yang akan digunakan pilkades untuk penanganan pandemi covid-19.
Pilkades serentak di Kabupaten Banjar ini merupakan gelombang ketiga diikuti 140 desa, dengan jumlah total peserta akan bersaing sebanyak 380 orang. Gelombang pertama sudah dilakukan pada 2016 diikuti 117 desa dan gelombang kedua pada 2018 sebanyak 20 desa. **
