BANJARMASIN, koranbanjar.net – Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel) mengaku telah mendeteksi sikap ASN tidak netral, praktik politik uang, kampanye hitam, hingga politisasi isu suku, agama, ras dan antar golongan (Sara). Mereka menganggap hal itu berpotensi mengganggu proses Pilkada serentak Kalsel tahun ini.
Selain hal tersebut, Bawaslu juga mendeteksi potensi gangguan keamanan seperti serangan hacker pada sistem informasi Pilkada berbasis komputer yang mereka miliki.
“Yang menjadi kekhawatiran Bawaslu Kalsel adalah terkait calon perseorangan tingkat provinsi (Pilgub Kalsel). Saat ini masih kami pantau hingga nanti. Batas akhirnya pada 23 Februari,” ujar Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, saat audensi dengan Kapolda Kalsel, Senin (3/2/2020).
Erna mengatakan, hampir setiap kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini memiliki calon perseorangan. Menurutnya, calon perseorangan sangat berpotensi menimbuilkan sengketa Pilkada.
“Indikasi-indikasi yang memicu munculnya pelanggaran pemilu harus dapat dicegah Bawaslu. Karena bagi Bawaslu, suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan dari banyaknya pelanggaran yang ditangani, namun bagaimana Bawaslu dapat menyadarkan masyarakat bahwa kontestasi politik ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam berdemokrasi,” paparnya.
Demikian juga pada tahapan pencalonan, sambungnya, Bawaslu Kalsel telah siap mengawasi. Khususnya dari sisi sumber daya manusia untuk Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), yang sudah dibentuk sejak Desember 2019 Lalu.
“Pada Maret 2020 nanti, jajaran pengawas desa dan kelurahan juga akan dibentuk,” tandasnya.
Sementara Kapolda Kalsel Yazid Fanani, menyampaikan, koordinasi dini agar pelaksanaan Pilkada berjalan baik, penting dilakukan.
Jenderal bintang dua itu yakin masyarakat Kalsel sudah dewasa dan menyadari bahwa kontestasi politik dalam Pilkada 2020 telah menjadi kesepakatan bersama dalam berdemokrasi.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan benar-benar dapat memilih pemimpin yang dapat mewakili suara rakyat.
“Polda juga telah melakukan upaya-upaya dini untuk bisa melakukan mapping (memetakan) potensi kerawanan pada Pilkada 2020, sehingga kita bisa mempersiapkan (jumlah) pasukan,” ucap Kapolda. (yon/dny)