Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Banjar menggelar Focus Group Discussion (FGD) kajian analisis kebijakan percepatan penurunan angka prevalensi Stunting di Kabupaten Banjar hasil kerjasama dengan Universitas Islam Kalimantan (Uniska), bertempat di aula Bauntung Martapura, Senin (4/9/2023) pagi.
BANJAR, koranbanjar.net – Kegiatan dibuka Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banjar Hanafi dan dihadiri beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, DKISP, Dinas Pendidikan, DP2KBP3A, Dinas PUPRP, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, serta undangan terkait lainnya.
Hanafi mengatakan dengan adanya kajian, diharapkan dokumen penelitian menghasilkan rekomendasi dan strategi kebijakan atas kendala dan hambatan agar penanganan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar dapat lebih cepat, karena dengan bebas stunting Kabupaten Banjar akan lebih maju ke depannya.
Sementara itu tim peneliti Uniska Nurul Indah Qariati, memaparkan bahwa penelitian atau kajian ini untuk mencari kendala yang menjadi penghambat dari program percepatan penurunan angka prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Banjar.
“Dalam penelitian ini kita menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Van Meter dan Van Horn. pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan,” ujarnya.
Dari data penelitian kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting sangat beragam diantaranya, pertama persentase anemia masih tinggi. Sedangkan hanya 1.582 Remaja Putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah lengkap dari jumlah keseluruhan sebanyak 50.486.
Kedua, selama bulan Januari hingga Agustus 2023 masih terdapat 9% Ibu hamil di usia muda rawan stunting, yaitu usia kurang dari 20 tahun.
Yang ketiga, jumlah ibu yang menerima konseling (perorangan) masih di angka 69% dan penyuluhan berkelompok di 31%, keempat masih terdapat ibu hamil dengan status Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 15 %. Sementara pada kasus ini masih banyak ibu hamil KEK yang tidak mendapatkan tambahan asupan gizi.
“Strategi kebijakan nantinya akan kita bahas di akhir penelitian, Insya Allah kita akan memperoleh model kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Banjar dalam menurunkan angka prevalensi stunting,” pungkasnya. (Bay)
