Pemkab Balangan serahkan secara simbolis 250 unit buku tabungan penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk warga Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Jumat (3/7/2020)
BATU MANDI,koranbanjar.net – Setelah melakukan penyerahan buku tabungan BSPS kepada warga Desa Banua Hanyar, Bupati Balangan dan rombongan bersama Anggota DPR RI Dapil Kalsel 1, Rifqinizami Karsayuda meninjau lokasi yang akan dibangun rumah subsidi bagi ASN di Kabupaten Balangan.
Bupati Balangan Ansharuddin mengemukakan, ia menerima baik pembangunan yang ada di Balangan. Apalagi pembangunan rumah sebagai program PSPS ini bertujuan untuk memfasilitasi ASN di ruang lingkup SKPD Balangan.
“Kami sudah melakukan clearing jalan selebar 24 meter. Selain itu, pihak developer juga sudah menyiapkan lahan,” ucap Ansharuddin.
Akan ada beberapa tahap untuk pembangunan rumah. Tahap pertama bangunan type 36. Bahkan, saat ini yang mendaftar untuk pembangunan rumah sudah mencapai 540 orang. Sementara lahan disediakan masih satu setengah hektar, akan ditambah lagi sesuai kebutuhan sebagaimana rencana awal 1.000 unit rumah.
Anggota DPR RI Dapil Kalsel 1, Rifqinizamy menerangkan, program dari Kementerian PUPR mintra kerja dari DPR RI memberikan posko anggaran penyediaan perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari 170.000 unit rumah yang dianggarkan untuk dibangun di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan 1.000 unit.
“Saya meminta khusus untuk Kabupaten Balangan sebanyak 1.000 unit. Serta sejak awal kami rancang dengan Bupati Balangan, utamanya untuk kawan-kawan ASN termasuk PTT atau honorer di Kabupaten Balangan,” ucap Rifqinizamy.
Ia berharap agar para ASN bukan hanya bekerja di Balangan, melainkan juga dapat menikmati fasilitas yang baik di Balangan.
Dalam implementasinya, perumahan ini direncanakan tanpa uang muka. Pembayarannya tak lebih dari 900.000 per bulan serta dalam jangka waktu 20 tahun.
“Jadi insya Allah tidak membebani masyarakat. Terlebih saat ini juga belum diperbolehkan membangun perumahan yang sifatnya dinas atau rumah jabatan. Sehingga kami harus kreatif menghadirkan rumah bagi pegawai,” jelasnya.
Ia juga menilai, lokasi yang dipilih oleh Bupati Balangan Ansharuddin merupakan lokasi premium. Padahal, kebanyakan rumah subsidi biasanya berada di kawasan jauh dari perkotaan karena harga tanah yang tidak boleh mahal. (kominfobalangan/dya)
