TANJUNG, koranbanjar.net – Sosialisasi kelompok usaha bersama (KUBE) dalam 5 tahun ini, Kabupaten Tabalong tetap konsen dalam memberikan perhatian kepada pembangunan kegiatan masyarakat Tabalong khususnya di pedesaan.
Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani menargetkan, di tahun 2022 Kabupaten Tabalong sudah harus menjadi kabupaten Paya Kuning.
“Saya berjanji akan mempertemukan semua penerima KUBE, semua penerima beras gratis, semua penerimaan bantuan sosial. Ketemu langsung dengan Menteri Sosial di bulan Desember,” janjinya kepada penerima KUBE.
Bupati Tabalong menambahkan mulai tahun ini selain beras ada bantuan uang tunai sebesar Rp110.000 dan ada beras 10 kg ditambah telur.
Plt Kepala Dinas Sosial H Yuhani mengatakan, 40% penduduk Tabalong masuk ke dalam BPD, kemudian di verifikasi dan diusulkan.
“Tahun ini kita dapat bantuan rumah tidak layak ada 100 buah dan KUBA 40 yang langsung dan 30 dana dekon, sama dari Kementerian cuma polanya beda. Kalau yang dekon melalui provinsi diturunkan ke Tabalong, kalau langsung dari Kementerian langsung masuk rekening ke kelompoknya dengan berbagai usaha,” tuturnya, Kamis (26/9/2019) di Pendopo Bersinar.
Masing-masing KUBE mendapat Rp20 juta dan tidak layak huni mendapat Rp15 juta dan tidak ada potongan sepersen pun.
Direktur Penanganan Fakir Miskin Kemensos I Wayan Made Wirawan mengatakan, dari pusat yang menghadiri acara sosialisasi tersebut sangat menyambut luar biasa program KUBE Tabalong.
“Kalau ada pemerintah daerah seperti Tabalong ini mampu menambahkan bantuan kepada masyarakat, kami sambut luar biasa, artinya ada kepedulian pimpinan daerah kepada masyarakat yang ini perlu diketahui makanya ada istilah di pusat itu mana daerah-daerah yang mampu atau memiliki anggaran, tapi dia harus sharing dengan program kita di pusat.Karena di pusat ini kami tidak punya rakyat adanya di daerah masing-masing. Kalau pimpinan daerahnya tidak peduli kapan, kita maju?” jelasnya.
Bahkan ada yang mengusulkan dengan menambahkan anggaran sebanyak Rp22 milyar dengan BPNT atau bantuan pangan non tunai karena mekanisme yang diterbangkan cukup sulit maka itulah diwujudkan sebagai beras tambahan.
“Berapa banyak support dari pemerintah daerah yang mensukseskan program-program sosial, kita semua harus menyadari program sosial di daerah ini luar biasa banyak yang kemiskinan, kecelakaan itu seperti yang dikatakan Bupati, luar biasa bagi saya,” ujarnya.
Dari bantuan tambahan Kementerian Pusat selalu memfasilitasi yang penting mendapatkan perhatian dari pusat supaya bantuan uang diberikan tepat sasaran maka di daerah harus mengutamakan data masyarakatnya.
“Dari dulu sering bantuan kita tidak tepat sasaran karena orang yang tidak berhak tetapi dapat, orang berhak justru terus tertinggal tidak pernah dapat karena tidak tepatnya data-data yang disampaikan, maka dari itu selalu memperbaiki basis data agar semua masyarakat yang memang miskin masih layak dibantu akan dimasukan dalam BDT,” jelasnya.
Ketika sudah masuk ke dalam data Basis Data Terpadu (BDT) secara bertahap pasti akan selesai semua.
Tujuan bantuan pangan yang diterima diusulkan untuk diberdayakan dengan usaha bekerja dan ada penghasilan tambahan diharapkan penghasilan itu dapat membantu keluarga sehingga sejahtera.(mj-26/dya)