BALIKPAPAN, KORANBANJAR.NET – Menjadi langganan banjir. DPRD Kota Balikpapan menyoroti persoalan banjir yang hingga kini belum mampu ditangani Pemerintah Kota. Salah satu titik yang menjadi langganan banjir adalah kawasan jalan MT. Haryono.
Salah satu yang harus dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan adalah menormalisasikan sungai Ampal. Namun kendalanya terkait pemebasan lahan untuk normalisasi.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan, Johny Ng, meminta Wali Kota Balikpapan mau turun ke masyarakat agar lahannya mau dibebaskan untuk normalisasi sungai Ampal.
“Coba lihat daerah-daerah lain, seperti di Solo sewaktu Wali Kota dijabat Joko Widodo, di Surabaya atau di luar negeri sekalian, pemimpinnya langsung turun ke masyarakat, bertemu pemilik lahan dan memberikan penjelasan karena untuk kepentingan umum,” kata Johny, Jumat (11/5).
“Kalau Wali Kota yang datang bertemu sembari menepuk-nepuk bahunya si pemilik lahan, saya yakin pembebasan lahan bisa cepat selesai ketimbang anak buahnya yang turun, malah jangan-jangan bisa minta komisi, ya kan,” tuturnya.
Pembebesan lahan sungai Ampal hingga kini belum juga tuntas. Meski sebenarnya telah dianggarkan sebesar Rp15 miliar. Jhony merasa malu, karena sering ditanya soal penanganan banjir.
“Kalau masih belum mau membebaskan, maka lakukan dengan undang-undang lainnya yang memungkinkan. Kumpulkan juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk duduk bersama membahasnya,” ucap Johny.
Ia meyakini, jika hal itu sudah dilakukan maka akan berjalan lancar karena mendapat dukungan dari masyarakat.
“Jangan cuma sibuk membangun citra yang baik saja, tapi tidak mau turun tangan secara langsung. Jadi pemerintah itu harus ada keberanian,” pungkasnya. (sya/dra)
