Banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan satu bulan terakhir telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan sudah menimbulkan korban jiwa, serta ratusan ribu warga mengungsi. Bencana banjir di Kalimantan Selatan ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah pusat.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi persoalan Perkebunan dan Kehutanan, Rizki Niraz lebih fokus menyoroti penyebab banjir, antara lain, akibat masifnya pembukaan lahan secara terus di Kalsel.
“Fenomena luar biasa, banjir bandang di Kalimantan Selatan menjadi tantangan besar bagi kita semua di masa pandemi Covid-19. Tak dapat dielakan lagi, duka, kesedihan dan kemarahan,” ujar Ketua Pansus Pengelolaan Hutan DPRD Kalsel, kepada koranbanjar.net, Senin (18/1/2021) di Banjarmasin.
Tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir jelas berdampak dan menjadi penyebab banjir secara langsung. “Mungkin yang Maha Kuasa menginginkan kita semua instropeksi diri. Mungkin bencana kali ini menjadi pengingat untuk kita bertanggung jawab terhadap hutan Kalsel,” tegasnya.
“Kali ini kita sadar bahwa hutan adalah penyangga kehidupan dan kelangsungan hidup kita semua. Tanpa hutan habislah harta, keluarga dan nyawa yang kali ini ditunjukkan melalui bencana air bah,” tuturnya.
Sebagai manusia, kata Rizki, sudah seharusnya saling instropeksi, kemudian membuat rencana jalan keluar dari permasalahan. Kunci utama pencegahan bencana banjir bandang agar tidak terulang lagi adalah pelestarian hutan Kalimantan Selatan.
Sangatlah penting pelestarian hutan berupa gerakan reklamasi hutan, rehabilitasi hutan dan pemanfaatan hutan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. “Pentingnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan hutan untuk berkelanjutan demi mumpuninya pelestarian hutan di Kalsel,” terangnya.
Gerakan ini sebutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, terutama para pelaku usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan hutan dan wilayah sekitar hutan.
“Pembinaan masyarakat sekitar hutan sebagai garda terdepan dalam pelestarian hutan harus mumpuni dan ber-asaskan berkelanjutan, yaitu melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat,” tandas politisi muda lulusan Monash University ini.(yon/sir)