DPRD Kabupaten Balangan bersama pemerintah daerah menandatangani kesepakatan bersama terhadap perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Balangan tahun anggaran 2023, Senin (28/08/2023).
BALANGAN,koranbanjar.net – Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan terus mendukung langkah positif Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan terutama dalam hal pembangunan daerah.
”Kami (DPRD Balangan) selalu mendukung langkah positif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, terutama dalam hal pembangunan Kabupaten Balangan,” kata Ahsani Fauzan di Balangan, Selasa (29/8/2023).
Ahsani Fauzan juga mengapresiasi Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, terkait apa yang sudah diusulkan oleh Pemkab Balangan.
Ketua DPRD Balangan menambahkan, persetujuan atas usulan Pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini tentunya sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Selain itu juga melalui proses yang cukup panjang dilakukan baik oleh DPRD Balangan maupun Pemerintah Kabupaten Balangan, setelah melakukan persetujuan bersama DPRD sesuai fungsinya melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan Pemkab Balangan.
“Kita terus memberikan pengawasan dan masukan agar setiap program kerja Pemkab Balangan berjalan sesuai harapan kita semua,” tuturnya.
Sementara itu Bupati Balangan Abdul Hadi, mengatakan perubahan APBD pada tahun ini dianggap sebagai respons yang tepat terhadap dinamika situasi yang selalu berubah dan perubahan ini dirancang untuk mempercepat pencapaian target-target telah ditetapkan sebelumnya.
Abdul Hadi melanjutkan perlu disadari bahwa walaupun terdapat tambahan dana dalam perubahan APBD, tidak seluruh kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.
Salah satu aspek ditekankan Abdul Hadi yaitu rendahnya serapan anggaran telah terjadi hingga seperempat kuartal ketiga, hal itu menimbulkan dampak negatif sebab tambahan anggaran yang diakomodasi dalam perubahan APBD tidak dapat dimaksimalkan.
“Akibat dari itu pemerintah pusat terpaksa menahan sebagian alokasi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi daerah,” ucap bupati. (vit/dya)
