Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan konsisten menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel, Forkopimda Kalsel, Mahasiswa, Ojek Online, Organda dan Pelaku Usaha, Selasa (13/9/2022).
“Saya selaku anggota DPD RI jelas menolak kenaikan BBM bersubsidi,” ujar Habib Hamid.
Lanjut ia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berdampak pada masyarakat, bahkan menyebabkan harga bahan pokok ikut mengalami kenaikan.
“Barang mahal, kebutuhan pokok mahal, masyarakat sudah sakit ditambah sakit,” ucapnya.
Kendati terdapat masyarakat yang tidak membeli BBM, tapi dampak kenaikan tersebut berimbas pada bahan pokok atau lainnya.
“Masyarakat kita harus bersama-sama memperjuangkan, dan target kita harga BBM Bersubsidi turun,” inginnya.
Ditanya pendapatnya tentang RDP DPRD Kalsel bersama elemen masyarakat, mahasiswa, dan ojek online dengan stakeholder terkait seperti Pertamina tentang penolakan kenaikan harga BBM.
Habib Hamid mengungkapkan, pertemuan itu merupakan momentum sangat bagus, karena dapat menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Ia pun meminta salinan tuntutan elemen masyarakat di Kalsel yang menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi.
“Agar bisa memperjuangkannya dijalur DPD RI,” pungkasnya. (yon)