Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar
Koran Banjar
DPRD Banjarbaru

Akses Bandara, Komisi III DPRD Banjarbaru Koordinasi BBPJN XI

Avatar
677
×

Akses Bandara, Komisi III DPRD Banjarbaru Koordinasi BBPJN XI

Sebarkan artikel ini
Komisi III DPRD Banjarbaru koordinasi dengan BBPJN XI Soal Infrastruktur Kota Banjarbaru, Selasa (16/5/2023). (Sumber Foto: Komisi III DPRD Banjarbaru/koranbanjar.net)
Komisi III DPRD Banjarbaru koordinasi dengan BBPJN XI Soal Infrastruktur Kota Banjarbaru, Selasa (16/5/2023). (Sumber Foto: Komisi III DPRD Banjarbaru/koranbanjar.net)

Rencana pembangunan akses menuju Bandara Syamsuddin Noor, Komisi III DPRD Banjarbaru lakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Wilayah Kalsel, Selasa (16/5/2023).

BANJARBARU, koranbanjar.net Kedatangan Komisi III ke BBPJN XI Wilayah Kalsel, terkait sejumlah kegiatan infrastruktur di Kora Banjarbaru.

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru Emi Lasari mengungkapkan, koordinasi yang dilakukan pihaknya terkait banyaknya keluhan masyarakat soal penggunaan jalan perkampungan menuju Bandara Syamsudin Noor.

“Masyarakat ini menunggu realisasi jalan baru untuk akses ke bandara,” ungkapnya.

Disampaikan Emi bahwa BBPJN XI saat ini sudah merampungkan konsep perencanaan, dan tinggal melakukan penganggaran.

“Informasinya tahun depan. Dulu sempat dianggarkan, tapi terkendala pembebasan lahan, informasi dari BBPJN XI,” tuturnya.

Emi menilai, Pemko Banjarbaru juga turut andil untuk memperhatikannya. Agar mencarikan solusi jangka pendek sebelum akses bandara dibangun sesuai perencanaan.

“Kalau harus menunggu balai jalan membuka akses baru, kasihan masyarakat di sana. Bisa dilakukan pelebaran jalan lebih dulu, agar masyarakat tidak terdampak. Semoga tahun depan sudah ada progresnya,” sebutnya.

Tak hanya itu, Komisi III juga melakukan koordinasi terkait kajian ulang mengenai peninggian aspal di Jalan Ahmad Yani wilayah Banjarbaru.

“Ketika jalan itu ditinggikan, aliran air dapat mengalir ke permukiman warga saat hujan deras. Kalau ditinggikan, dapat dilengkapi dengan normalisasi drainase,” ujarnya.

“Semoga hasil kajian itu nanti masuk program perencanaan di tahun 2024. Bisa jadi kami koordinasikan juga dengan PUPR Banjarbaru, apa yang menjadi kewenangan mereka di jalan nasional,” sambungnya.

Menurut Emi, Pemko Banjarbaru terlibat dalam master plan penanganan banjir yang saat ini sedang digarap.

“Jika itu selesai, bisa dikoordinasikan dengan balai jalan. Bila ada kewenangan Pemko, akan kami dorong untuk dapat dikerjakan di 2024 dan jadi prioritas,” tuntasnya. (maf/dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh