KANDANGAN, KORANBANJAR.NET – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry, sebut masyarakat kecil, khususnya pedagang kaki lima, banyak yang terjerat utang rentenir. Hal ini menurutnya menjadi PR tersendiri bagi Pemkab HSS untuk mengatasinya.
“Sangat sulit kita putus mata rantainya, karena para rentenir bisa mencairkan dana pada saat itu juga,” ujar Fikry saat menerima kunjungan reses dari Anggota DPR RI Komisi XI, H Ahmadi Noor Supit dalam rangka menyerap aspirasi masyarakar HSS, yang dihadiri ratusan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (Samping Desa) dan pendamping desa lainnya, di Aula Pendopo HSS, Senin (18/2/2019).
“Ini yang sedang kami pikirkan untuk memutus warga terlilit dari utang rentenir. Kita punya dana kredit usaha rakyat (KUR) di bank, pinjaman yang sangat ringan (bunganya) tetapi prosesnya yang butuh waktu, sedangkan masyarakat membutuhkan pada saat itu juga. Ini yang sedang kita pelajari dengan kawan-kawan perbankan dan koperasi,” jelas Fikry.
Untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat, saat ini dikatakan Bupati Fikry, telah menempatkan di setiap desa/kelurahan masing-masing satu orang Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (Samping Desa), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Perwakilan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Dengan kedatangan Ahmadi Noor Supit di HSS, Bupati Fikry berharap Anggota DPR RI Komisi XI itu bisa terus memperjuangkan HSS agar bisa berdiri sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
“Inilah pak Ahmadi Noor Supit, pejuang kami di Hulu Sungai Selatan untuk menyejahterakan masyarakat. Kami bersyukur di periode kami jadi bupati angka kemiskinan menurun sangat signifikan dan mereka inilah yang mengawal,” kata Fikry memperkenalkan.
Sementara Ahmadi Noor Supit mengatakan dalam dalam pidatonya, sengaja datang ke HSS karena sudah cukup lama tidak ke HSS. “Saya sangat gembira bisa bertatap muka langsung dengan para pejung-pejuang muda kita yang menjadi ujung tombak pembangunan di desa,” katanya memuji para pendamping desa.
Menegenai solusi memutus jeratan rentenir yang disampaikan Bupati Fikry, ia mengatakan akan membicarakan hal tersebut segera ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel, dan berharap dalam satu dua hari ini sempat bertemu mereka.
“Saya coba bicarakan, apakah nanti mereka (OJK) bisa ke sini. Saya siap mendampingi bertemu dengan mayarakat itu (yang terjerat rentenir),” imbuhnya. (yat/dra)