Ketua Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Subuh, Gusti Irwan menyebutkan telah mendapat intervensi dari dua anggota DPRD. Namun, menurut Nurkahlis, orang yang disebut oleh perwakilan PKL ini, membantah bahwa dirinya mengintervensi pedagang PKL.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Sebelumnya, Perwakilan PKL Pasar Subuh ini membeberkan secara terbuka, ketika di lokasi pasar RO Ulin, ada anggota PKS bernama Nurcholis dan Fauzan dari Partai Nasdem yang mengundang masyarakat, sehingga ada perubahan.
“Sebetulnya masyarakat sekitar senang dan menyetujui keberadaan PKL Pasar Subuh berjualan di tempat itu. Tetapi karena ada oknum-oknum inilah yang menyebabkan berubah,” ungkap dia.
Menanggapi hal itu, Nurkhalis menjelaskan, dirinya tidak pernah mengundang masyarakat di sekitar RO Ulin untuk melakukan rapat. Melainkan, dirinya yang diundang sebagai warga, karna bertepatan tempat tinggalnya berada di RO Ulin.
“Saya diundang sebagai warga, karena rumah saya dan Fauzan di RO Ulin, jadi diundang sebagai warga RO Ulin. Tidak sebagai anggota DPRD. Dan kami juga, diundang hanya memberikan pandangan konsekuensi apabila setuju maupun tidak setuju,” ujarnya melalui sambungan telpon.
Menjawab tudingan Gusti Irwan yang menyebutkan, dua anggota DPRD telah mengumpulkan masa, dibantah keras Nurkhalis.
“Sebelum warga memutuskan setuju atau tidak setuju, warga rapat, RT dan lainnya. Lalu mengundang kami untuk keputusan rencana pembukaan PKL. Kapasitas kami jadi undangan, sebagai warga. Jadi bukan sebagai anggota DPRD,” jelasnya.
Diceritakannya lagi, bahwa mayoritas warga RO Ulin, memutuskan menolak dari berbagai pertimbangan setelah melakukan rapat tersebut.
“Keputusan malam itu menolak, tanya saja ke RT setempat. Nah, selesai rapat itu datang Gusti Irwan dan sebagian PKL. Mempertanyakan kejelasan, dan disampaikan Pak RT bahwa warga menolak,” katanya.
Dari penolakan itu, Nurkhalis mengungkapkan, ada penekanan dari Gusti Irwan dan para PKL kepada RT karena pihak PKL mengira telah menyetujui.
Bahkan informasinya sempat mendatangkan alat berat untuk mengerjakan lahan dan sudah membayar DP lahan.
“Kenapa itu sudah mengerjakan, padahal belum ada persetujuan warga, dan tiba-tiba mengerjakan lahan dan mengaku sudah membayar DP lahan. Memang infonya ada pembayaran, tapi itu semua diluar kemampuan kita. Kita tidak ikut campur soal itu, dan bukan berarti kami yang mengotaki untuk menggagalkan. Kami malah bingung ditunding seperti itu,” bebernya.
Menurutnya, salah menyebutkan bahwa dua anggota DPRD yang mengumpuljan masa dan menginterveni hingga tidak setuju.
“Jadi salah bahwa Gusti Irwan menuding kami mengintervensi. Justru ini pencemaran nama baik. Kalau ingin akurat, tanyakan ke RT saja dan kroscek ke warganya langsung, kita hanya ditengah-tengah,” tandasnya. (Maf)