Kepala Kejaksaan Tinggi(Kajati) Kalimantan Selatan, Arie Arifin SH.MH sangat mengapresiasi dukungan pers dan Forum Wartawan Kejaksaan(Forwaka) Kejati Kalsel dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi(WBK) demi menuju Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM)
BANJARMASIN, koranbanjar.net –
Hal itu diungkapkannya kepada koranbanjar.net di Kantor Kejati Kalsel Banjarmasin, Kamis (24/9/2020).
“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung, terutama rekan-rekan media dan Forwaka, mereka hampir setiap saat memberikan support dan dukungan kepada Kejati Kalsel terutama dari sisi publikasinya,” ungkapnya.
Lanjut Arie, karena penilaian tahap pertama oleh pihak Kejaksaan Agung sudah dilaksanakan dan tahapan-tahapan dari Kejagung ini dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Salah satunya adalah Kejati kita yang terkirim untuk dinilai,” katanya.
Dia berujar, sebetulnya penilaian itu bukan sasaran utama baginya, namun bagaimana mengajak tekan-rekan Kejati se wilayah Kalsel ini untuk berubah dari paradigma lama.
Awalnya menurut Arie kurang baik menjadi baik, tentunya tidak bisa sekaligus. Harus melalui tahapan dan proses untuk merubah karakter seseorang.
“Ada yang tidak baik, namanya juga manusia, ada kekurangannya dan kelebihannya, khilaf, lupa, teledor atau lalai,” sebutnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, salah satu syaratnya kita harus saling mengingatkan dan diingatkan. Yang mengingatkan ikhlas yang diingatkan juga ikhlas.
“Jadi supaya menjadi keberkahan kebaikan semuanya,” ucapnya lagi.
Dirinya mengaku sudah melakukan beberapa perubahan dari 6 area termasuk berbagai aplikasi diciptakan terutama tentang pelayanan publik.
“Cukup banyak ya yang sudah saya lakukan seperti rekan-rekan pers ketahui, sampai detik ini pun masih saya lakukan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya,” tutupnya.
Sehari sebelumnya Ketua WBBM Kejati Kalsel, Asisten Pengawasan(Aswas) Kejati Kalsel, Adji Ariyono SH.MH melalui Sekretaris WBBM Jainah SH.MH kepada koranbanjar.net memberitahukan, tahapan dilalui oleh Kejati Kalsel dalam menuju WBBM sudah sampai pada survey
eksternal online dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemenpan RB) Republik Indonesia(RI).
Dijelaskan Jainah, survey eksternal ini terdiri dari persepsi kepuasan pelayanan publik dan survey persepsi anti korupsi. (yon/koranbanjar.net/forwaka)
