Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menilai, Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data statistic, pencapaiannya di atas rata-rata nasional.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Tahun 2019, terdapat empat indikator kesejahteraan, yang meningkat di Kalsel yaitu tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio, dan pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof Harry Azhar Aziz. Kata dia, pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 5,68 persen.
“Ini menunjukan lebih tinggi, dari pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 2,9 persen,” ujarnya.
Ia menyampaikan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 di Kalsel sebesar 4,31 persen. Jauh lebih baik, pada rata-rata nasional 5,28 persen.
“Tingkat kemiskinan tahun 2019, mencapai 4,55 persen. Ini juga jauh lebih baik, dari rata-rata nasional 9,22 persen. Angka gini ratio 0,334, lebih baik di banding nasional 0,380. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70,72, ini masih menunjukan angka yang masih rendah dibanding nasional 71,92,” jelasnya.
Inflasi di Kalsel, pada April tahun 2020 mencapai 1,49 persen. Jauh lebih baik, dibanding nasional 2,60. Kondisi tersebut, menunjukan pertumbuhan ekonomi di Kalsel memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan. “Kami berharap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin mengucapkan, terima kasih kepada segenap komponen masyarakat atas capaian pembangunan daerah. Ia berharap, kebersamaan dan sinergi terus dikembangkan dan dipupuk untuk mencapai Kalsel mapan dan sejahtera.
Ia bersyukur, atas perolehan WTP dn mengajak jajarannya mempertahankan opini tersebut. Dengan cara, memperbaiki kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap LKPD 2019.
“Terima kasih, atas sinergitas dan kerja kerasnya dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Kemudian, pembinaan terukur dari lembaga pengawas eksternal pemerintah,” ucap Paman Birin, sapaan akrabnya.
Seperti diketahui, Pemprov Kalsel kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kali berturut turut sejak 2012. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali merekomendasikan opini WTP, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan diserahkan secara virtual, Kamis (18/6/2020). (Biro Adpim Kalsel/YKW)