Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar

Tujuh Provinsi Diprioritas Oleh BRG, Ini Penjelasannya

Avatar
233
×

Tujuh Provinsi Diprioritas Oleh BRG, Ini Penjelasannya

Sebarkan artikel ini

BANJARBARU, koranbanjar.net – Sebanyak tujuh provinsi prioritas Badan Restorasi Gambut (BRG), ditugaskan untuk merestorasi lahan gambut yang terdegradasi. Oleh karena itu, Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut (PRIMS Gambut) digunakan agar bisa melihat bagaimana perkembangan data terkini, Senin (9/12/2019).

Tujuh provinsi itu yakni, Riau, Jambi, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Total area indikatif restorasi lahan gambut 12,9 juta hektar. Namun dari total itu, sesuai Keputusan Kepala BRG Nomor: SK.16/BRG/KPTS/2018, BRG menetapkan 2,67 juta hektar prioritas restorasi gambut hingga tahun 2020.

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG RI) Budi Satyawan Wardhana mengatakan, dipilihnya PRIMS Gambut karena area yang luas, berbagai aktor restorasi, inventarisasi kegiatan restorasi, dan memantau dampak restorasi dan perhitungan emisi.

“Tujuannya adalah pemantauan dampak restorasi, deteksi kehilangan tutupan lahan di lahan gambut, serta koordinasi antar lintas pemerintahan,” ujarnya kepada awak media disela workshop PRIMS untuk berita dan riset yang akurat lagi kaya data di Hotel Aston.

Budi menjelaskan, pihaknya juga ingin tahu seberapa jauh implementasi pemerintah dibalik itu. Sebab, hanya paham restorasi saja tidak cukup. “Memonitor dari waktu ke waktu, apakah masih terjadi kerusakan pada lahan gambut, hotspot, serta apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah maupun lainnya,” katanya.

Menurutnya, kelebihan PRIMS yakni update atau berkembang setiap tiga jam. Jika dibandingkan data BPBD, yang berkembang setiap delapan jam.

“Tapi tetap memakan waktu, karena harus di filter dulu. PRIMS data tidak tersebar. Biasanya kalau kita ingin meliat indikator kerusakan BPBD, kami mencoba menarik dalam satu platform,” ucapnya.

Sebagai bentuk upaya, lanjutnya, lebih baik mencegah dari awal meskipun belum ada titik api di lapangan. “Kedepan, akan terus kita update datanya walaupun penetapannya bukan ada di BRG, tetapi di lingkungan hidup,” pungkasnya. (ykw/ags/maf)

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh