BANJARMASIN, koranbanjar.net – Berdasarkan data capaian penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kewilayahan UPPD Banjarmasin I dan II mengalami perlambatan.
Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Pajak Pendapatan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji lewat pernyataannya kepada koranbanjar.net via WhatsApp, sepekan yang telah lewat di Banjarmasin.
“Untuk UPPD Banjarmasin I pada BBNKB sampai dengan periode triwulan III 2019 mengalami penurunan dibanding tahun lalu sebesar minus 8,84%, sehingga ini juga berkorelasi terhadap penerimaan PKB,” ungkapnya.
Karena menurut Rustam sapaan karibnya, komposisi penerimaan BBNKB I (pendaftaran kendaraan bermotor baru) terdapat kontribusi PKB antara 1%-1,5%.
Penurunan penerimaan BBNKB berdasarkan pertumbuhan ekonomi makro dan potensi di wilayahan UPPD Banjarmasin I terjadinya penurunan daya beli masyarakat dan investasi.
Masyarakat lebih mendahulukan kebutuhan primer yang mendesak dan menjaga stabilitas kemampuan usaha masih bergerak dengan memperkuat efisiensi.
Bagaimana mengatasi penurunan tersebut, Rustam menegaskan dengan upaya-upaya maksimal seperti konsistensi pelayanan unggulan serta memberikan edukasi, sosialisasi melalui kegiatan door to door atau event-event tertentu dalam rangka mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Selain itu melakukan razia kendaraan bermotor secara hunting system, kemudian kebijakan pemerintah daerah provinsi berupa insentif BBNKB II.
Kemudian, perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait perubahan pengenaan tarif progresif PKB. Esensinya lebih meringankan dan tidak membebani masyarakat.
Rustam berharap perekonomian semakin baik, sehingga kemampuan membayar pajak semakin meningkat.
“Pajak sebesar-besarnya untuk membangun banua,” pungkasnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala UPPD Banjarmasin I, Anni Hanisyah mengklaim Pendapatan atau penyerapan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) Samsat Banjarmasin I
Pada tahun ini mencapai Rp90 miliar lebih.
Namun Anni mengakui angka itu masih belum memenuhi target yang diharapkan. Sebab, menurutnya paling tidak tahun ini mencapai Rp127 miliar.(yon)