BANJARMASIN, koranbanjar.net – Suatu proyek dilaksanakan harus sesuai spesifikasi bangunan yang ditentukan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya betul-betul matang.
Hal itu sangat penting sekali, karena kunci keberhasilan suatu proyek pembangunan tersebut terletak pada perencanaan.
Analisis ini disampaikan oleh Kasi Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Sri Harna dalam wawancaranya kepada koranbanjar.net, Jumat (03/8/2019) di kantor Kejati Kalsel Jalan DI Panjaitan Banjarmasin.
Namun dalam hal ini konsultan sudah mengetahui potensi pelanggaran hukum pada saat memulai penggarapan proyek.
“Mereka sebenarnya sudah tahu pelanggaran hukumnya, tinggal mau atau tidaknya melakukan, seperti mark up atau perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Untuk pengawasan, Sri Harna juga menekankan supaya menguasai teknis pelaksanaan proyek, kemudian jangka waktu, kontrak hingga speknya.
Lanjut Sri dengan tegas, kalau sudah semangat mencari proyek, karena ini menyangkut uang negara maka harus hati-hati.
“Banyak kasus karena tidak hati-hati akhirnya pekerjaannya tidak baik yaitu ambruknya suatu bangunan tersebut,” katanya.
Jadi pengawas, PPTK dan pelaksana proyek harus benar-benar melaksanakan tugasnya.
“Jangan nanti setelah mendapatkan proyek, pada pelaksanaannya melempem,” tukasnya.
Sebelumnya pada Selasa, 30 Juli 2019 Sri Harna menjadi narasumber dalam acara dialog hukum jasa konsultasi dengan tema Potensi Pelanggaran Hukum Dalam Praktek Jasa Konsultansi dan Pencegahannya. Acara digelar di Hotel Mercure Jalan Ahmad Yani Km2 Duta Mall Banjarmasin. (yon/dya)