BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Dua proyek yang menjadi isu utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akan menghabiskan uang rakyat Rp385 miliar.
Dua proyek itu, pembangunan jembatan Pulau Laut Batulicin serta jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin. Jembatan Pulau Laut telah mendapatkan gelontoran anggaran APBD Provinsi sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp160 miliar, kemudian APBD Kabupaten Kotabaru Rp125 miliar.
“Sehingga total sudah menyerap anggaran Rp385 miliar uang rakyat, namun sangat disayangkan sampai saat ini belum serupiahpun ada kontribusi dari pemerintah pusat melalui APBN,” ungkap Wakil Pansus III, Surinto ST kepada Koranbanjar.net.
Hal ini dibahas dalam rapat kerja Panitia Khusus (Raker Pansus) Komisi III, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2018 dengan PUPR di Ruang Komisi III Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Lantai 4 Banjarmasin, Senin (26/03/2019)
“Padahal sudah masuk dalam buku 3 RPJMN yang notabene buku janji Presiden,”tambahnya.
Ia berharap ada langkah-langkah politis oleh Pemerintah Provinsi, perlu ada forum minimal 6 bulan sekali, di mana Gubernur mengundang wakil rakyat kita yang mendapat amanah di pusat.
“Kita punya 11 DPR RI, dan 4 DPD RI, kita berharap beliau-beliau bisa duduk bersama dengan Pak Gubernur dan kemudian bersinergi memperjuangkan asipirasi dan program-program di banua yang terkait dengan pemerintah pusat,”harapnya.
Hal senada disampaikan Kadis PUPR Roy Rizali,ST, MT. Dia berharap para petinggi parpol Kalsel diharapkan dapat mengingatkan Presiden saat kunjungan ke Kalsel bulan ini.
Dalam raker juga dibahas rencana pembangunan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin yang masih sangat banyak hambata, yaitu singkronisasi terhadap tataruang, dan studi terhadap kelayakan ekonominya.
Karena skema pembiayaanya akan dikerjasamakan dengan pihak investor melalui skema KPBU (Kerjasama pemerintah dan badan usaha).
“Maka dari itu kita harus menyajikan dokumen perencanaan dengan data yang detil dan akurat sehingga bisa meyakinkan pihak investor,” jelasnya.
Karena menurutnya apabila mengharapkan skema pembiayaan melalui APBD maupun APBN dalam jangka pendek ini, maka masih dalam kondisi pesimis, karena APBN masih konsentrasi melakukan pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional eksisting.
Selanjutnya dibahas juga terkait dengan pembangunan bandara Syamsudinoor, yang merupakan salah satu dari 4 proyek strategis nasional yang ada di Kalsel.
Direncanakan operasional di bulan Nopember 2019, di mana proyek ini melibatkan tiga pihak yaitu PT Persero Angkasa Pura 1 yang bertanggungjawab membangun terminal baru dengan anggaran hampir Rp3 triliun.
Pemerintah Provinsi Kalsel bertanggungjawab membangun jalan akses ke terminal baru, dan Pemko Banjarbaru menyediakan lahan untuk jalan akses.(al)
