Komisi II DPRD Kabupaten Barito Kuala menggelar rapat komisi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Batola, Selasa (24/6/2025) di aula rapat lantai 1 Gedung DPRD Kabupaten Batola.
BATOLA, koranbanjar.net – Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD, Agung Purnomo. Dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola, Aris Saputera, Ketua PGRI Batola, Sumarji beserta anggota kepengurusan baru periode 2025-2030.
Agung mengatakan rapat kali ini adalah silaturahmi kepengurusan baru PGRI Kabupaten Barito Kuala. Serta ada beberapa hal yang mereka sampaikan. Seperti kesejahteraan guru, kepala sekolah, dan lainnya.
“Termasuk tunjangan juga mereka sampaikan,” ujar Agung.
Ada juga sebut Agung hal lain yang disampaikan PGRI. Diantaranya kekhawatiran pengisian kepala sekolah, kebijakan pembelajaran mendalam (PM) dan koding.
“Intinya hari ini komunikasi dan silaturahmi PGRI Batola,” jelas Agung.
Terkait kenaikan tunjangan, Agung mengatakan sebagai pihak Legislatif, pihaknya menerima apa yang disampaikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita lihat kemampuan pemerintah daerah. Apabila mampu, kita naikkan,” ujarnya.
Sementara itu Sumarji mengatakan sebagai pengurus baru PGRI periode 2025-2030, pihaknya perlu silaturahmi ke DPRD Kabupaten Barito Kuala. Terutama Komisi II.
“Komisi dua itu sebagai pembina PGRI. Kita silaturahmi agar tidak salah. Kami juga sudah menyusun program-program yang menyentuh ke guru,” cerita Sumarji.
Dalam silaturahmi ini, Sumarji mengatakan ada beberapa poin yang mereka sampaikan dan diskusikan. Seperti ;
1. Peningkatan Kesejahteraan Guru, khususnya terkait tunjangan dan insentif bagi guru PNS maupun non-PNS (honorer).
2. Status dan Kejelasan Nasib Guru Honorer serta tindak lanjut terkait seleksi PPPK.
3. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Daerah yang telah berjalan dan masukan untuk kebijakan di masa mendatang.
4. Perlindungan Profesi dan Hukum bagi Guru dalam menjalankan tugasnya.
5. Isu Strategis Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Kebijakan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) serta Kebijakan Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (CKSPS).
(max/rth)
