Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di seluruh wilayah Kalimantan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (18/6/2025).
Menurut Maman, pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota memiliki ruang besar secara regulasi untuk mengusulkan dan mengunggah data calon debitur potensial.
“Pemerintah daerah diberikan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan KUR agar lebih tepat sasaran,” ujarnya di hadapan peserta rakor.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, jajaran deputi Kementerian, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Isharwanto, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai.
Ada empat poin strategis yang ditegaskan Maman kepada para peserta, yakni:
1. Peningkatan peran aktif Pemda dalam mengunggah data debitur KUR potensial.
2. Monitoring proses penyaluran untuk memastikan kelancaran dan pencapaian target.
3. Penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya.
4. Identifikasi kendala serta perumusan solusi untuk efisiensi dan produktivitas program.
Berdasarkan data per 16 Juni 2025, penyaluran KUR di Kalimantan telah mencapai Rp7,64 triliun dengan total 113.064 debitur, termasuk 51.139 debitur baru dan 25.114 debitur graduasi. Sektor produksi tercatat menyerap 62,96 persen dana, melampaui target nasional.
Maman pun mengapresiasi capaian ini, sembari menekankan pentingnya kualitas, bukan sekadar kuantitas, dalam distribusi KUR.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Muhammad Riza Damanik, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan yang ketiga dari lima agenda regional.
Tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan, dan mencari solusi konkret demi kelancaran serta ketepatan sasaran penyaluran KUR.
Sementara itu, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza menyoroti beberapa hambatan yang masih dihadapi pelaku UMKM, antara lain, permasalahan pada SLIK, ketiadaan legalitas usaha (NIB/SKU), kesulitan naik kelas/graduasi karena keterbatasan agunan, dan belum optimalnya pembiayaan berbasis kemitraan seperti KUR Khusus.
”Kami terus berupaya memfasilitasi teman-teman UMKM agar bisa mengakses KUR secara lebih mudah,” ujar Helvi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Direktur Bank Kalsel Fachrudin, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, unsur perbankan, lembaga penyalur KUR, kepala SKPD, serta pelaku UMKM. (adpim/kbn)
