Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun Rencana 2025 – 2029, di Gedung Auditorium KH Idhan Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
BANJARBARU, koranbanjar.net – Ditemui usai mengikuti rangkaian acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Supian HK sangat bersyukur karena Musrenbang kali ini dihadiri oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan ada Kementerian Bappenas dan ada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan pembangunan lima tahun ke depan,” ujar politisi kawakan Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel menyambut baik kegiatan Musrenbang yang pada intinya adalah untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan yang selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Nasional.
“DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapannya jangan hanya seremonial. Jangan hanya diatas kertas saja. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya itu yang kita giring nanti bersama-sama,” ungkapnya
Selain itu, Ketua DPRD Kalsel juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat di Banua.
“Di tahun jamak kita siap menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan yang disampaikan oleh Kemendagri terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalsel.
“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam Musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak Gubernur menekankan kepada Bupati agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari Kemendagri untuk sinkronisasi data, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi,” jelas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Suami Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Jihan Hanifa ini mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Alpiya berharap, tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.
“Ini (data) benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” tandasnya.
Musrenbang Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, diikuti oleh Forkopimda Provinsi Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota se Kalsel.
Hadir secara langsung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, ST, MPP, PHd., Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Ary Sudijanto, MSE., selaku narasumber.
Sedangkan via zoom, dikuti oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto Raharjo, M.Sc., Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, Dr. Drs. Yohan, S.Pd,M.Si., dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata, Rayendi Nur Salam, S.ST.Par, M.Sc. (bay)
