Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kualitas Keluarga di 13 kabupaten/kota di Kalsel.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para kader dalam memetakan permasalahan keluarga, serta memperkuat jaringan untuk mendukung peningkatan kualitas keluarga yang berbasis pada pemenuhan hak perempuan dan anak.
Bimtek ini dihadiri oleh kader kualitas keluarga yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Kalsel, yang berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga.
Dengan mengundang narasumber dari BPS Kalsel dan TP PKK Kalsel.
Perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak, adalah amanat konstitusi yang harus diwujudkan, terlebih di level desa.
“Kami berharap dengan adanya bimbingan teknis ini, para kader akan semakin terampil dalam mengidentifikasi permasalahan keluarga, serta memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Selatan,” ungkap Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni, Banjarmasin, Rabu (23/4/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan keluarga yang dihadapi oleh masyarakat di Kalsel, seperti tingginya angka kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan tingginya angka perkawinan anak.
Berdasarkan data BPS Kalsel 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 183.307 jiwa, dengan angka perkawinan anak pada persentase 7,80 persen.
Selain itu, tercatat 580 kasus korban anak dan 264 kasus korban perempuan pada tahun 2024, yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Peran keluarga sangat vital dalam pembangunan bangsa. Generasi yang berkualitas lahir dari keluarga yang sehat dan harmonis.
“Oleh karena itu, program peningkatan kualitas keluarga harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan di semua tingkatan pemerintahan,” tambah Sri Mawarni.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas data, Bimtek juga melibatkan aplikasi survei Kualitas Keluarga yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah para kader dalam melakukan pendataan yang lebih sistematis, terukur, dan valid, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dalam penentuan kebijakan pembangunan keluarga di daerah masing-masing.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, khususnya pemerintah desa dan kelurahan.
“Kami harap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas,” ujar Sri Mawarni.
Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan dapat tercipta sebuah jaringan kerja yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan para kader di seluruh Kalimantan Selatan.
Bersama-sama berkomitmen untuk membangun keluarga yang sejahtera, berdaya saing, dan responsif terhadap isu-isu gender dan hak anak.
Program ini sejalan dengan visi “KALSEL BEKERJA” yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, berbasis budaya, religius, dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. (mckalsel/dya)
