Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri wilayah Kalimantan Selatan telah mengawal 16 instansi proyek pembangunan strategis, dengan total anggaran sekitar 2 triliun lebih atau tepatnya Rp2.884.038.480.078.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel Rina Virawati di sela press rilis mengenai capaian kinerja Kejati Kalsel dari tahun 2023 hingga Juli 2024, di Lobby Kejati Kalsel Banjarmasin, Senin (22/7/2024).
“Jumlah instansi pemohon sebanyak enam belas instansi, dengan total anggaran sebesar dua triliun delapan ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh
puluh delapan rupiah,” sebut mantan Kajati Bengkulu ini yang dijabarkan dalam press rilis di harapan awak media.
Lanjut dikatakannya, pengamanan proyek pembangunan strategis tersebut, salah satu upaya upaya penegakan hukum dengan cara pencegahan (preventif), dalam rangka untuk deteksi dini terhadap adanya Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT).
“Yang dapat mengancam ideologi politik sosial budaya pertahanan keamanan nasional,” sambungnya, mengutip press rilis.
Dipaparkan pada press rilis yang dibacakan Rina Virawati, upaya penegakan hukum dengan preventif ini, Intelijen Kejati dan Kejari se-Kalsel selain pengamanan proyek pembangunan strategis, juga telah melakukan Penyuluhan Hukum Kejati Kalsel dengan target 600 orang, terealisasi 1000 orang dan capaian presentase sebesar 166%.
Sedangkan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Negeri se-Kalsel, target 3.900 orang terealisasi 3.900 orang dengan capaian presentase sebesar 100%.
Penerangan Hukum Kejati Kalsel target 3 lembaga/instansi terealisasi 28 lembaga/instansi dengan capaian presentase sebesar 933%.
Sedangkan Penerangan Hukum Kejari se-Kalsel target 13 lembaga/instansi terealisasi 27 dengan capaian presentase sebesar 207.69%.
Capaian kinerja Intelijen Kejati/Kejari se-Kalsel lainnya, yakni mengamankan 2 orang yang masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO).
Melaksanakan program Jaksa Jaga Desa dengan memberikan penyuluhan dan
penerangan hukum kepada aparatur pemerintah di tingkat desa.
Mendirikan posko pemilu di 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel, melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pakem bersama dengan stakeholder instansi terkait.
“Diantaranya Kesbanglinmas, Kanwil Kemenag, Toga, dan Toma bertempat di kantor Kejati Kalsel sebanyak dua kegiatan,” ucapnya mengutip paparan press rilis.
Selanjutnya bidang Intelijen Kejati dan Kejari se-Kalsel juga melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 26 kegiatan, yang bertempat di Duta TV Banjarmasin. (yon/bay)
