Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pada Paripurna peringatan Hari Jadi (Harjad) Provinsi Kalimantan Selatan ke-73, dinilai kurang etis secara etika pemerintahan.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Lewat media ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Pengajar Indonesia dari Universitas Lambung Mangkurat, Prof Dr Hadin Muhjad menilai, meskipun ada alasannya dan juga merupakan tugas pemerintah, namun menurutnya tidak selayaknya seorang Kepala Daerah meninggalkan momen sakral tersebut.
Sementara seluruh unsur Forkopimda khususnya di tingkat provinsi semua berhadir, namun sangat disayangkan Gubernur Kalsel yang biasa disapa Paman Birin tidak berada di tempat.
“Dari sisi hukum tidak ada masalah, tetapi secara etika pemerintahan seorang gubernur sebagai kepala daerah harusnya hadir apalagi misal ada keputusan-keputusan yang harus diambil,” terangnya.
Sementara Ketua DPRD Kalsel, Supian HK ketika ditanya awak media alasan tidak datangnya Paman Birin pada acara itu mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Paman Birin lebih bermanfaat.
“Karena tiga belas kabupaten kota beliau (Paman Birin) menembus batas, seribu sungai dilewati tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Politisi senior Partai Golkar Kalsel ini dengan pakaian adatnya.
Lanjut dijelaskannya, Paman Birin turun ke desa-desa sasarannya adalah sekolah – sekolah untuk menurunkan stunting yang dinilai cukup rawan.
“Ini hari terakhir perjalanan beliau pas kebetulan bertepatan hari jadi mungkin beliau kelelahan,” kata Supian HK meyakinkan lagi.
Bahkan menurutnya tidak jadi masalah karena ada Wakil Gubernur yang memimpin peringatan Harjad tersebut. Karena.ada dua pejabat negara, gunernur tidak hadir ada wakil asalkan bukan sekda.
Ketika ditanya apakah menurut Paman Birin Turdes lebih penting ketimbang perayaan Harjad Kalsel ke-73 ini ? Supian HK menjawab Harjad adalah budaya setiap tahun.
“Sedangkan turdes menyapa langsung warga yang terpencil,” katanya.
(yon/rth)
