Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalimantan Selatan akan tetap menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pengesahan dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini disampaikan oleh Ketua Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalimantan Selatan, Yoeyoen Indharto dalam wawancaranya kepada media ini di Banjarmasin belum lama tadi.
Namun ketika disentil kemungkinan dalam penyampaian orasinya nanti ada unsur kampanye mengingat peserta aksi notabene adalah anggota Partai Buruh, Yoeyoen menegaskan tidak akan ada dalam orasainya berbau kampanye.
“Kita sadar jika dalam orasi nanti ada ajakan itu jelas ranahnya kampanye, kita tidak akan kampanye kita tahu sendiri,” tegasnya.
Dirinya paham betul kisi-kisi atau garisan besarnya dimana kampanye atau tidak. Namun katanya, Partai Buruh itu memang beda dari partai lain. Partai Buruh dilahirkan kembali oleh gerakan kaum-kaum buruh di Indonesia karena Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja lahir.
Jadi lanjutnya Partai Buruh itu milik gabungan serikat pekerja serikat buruh bukan seperti partai lain, dia ada partai lalu ia melahirkan serikat buruh.
“Jadi mau tidak mau suka tidak suka dalam setiap aksinya serikat pekerja akan membawa bendera Partai Buruh,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, dalam aksi 10 hari ke depan dan gerakan seterusnya warna oranye akan turun.
“Aksi kedepan kami akan mengoranyekan jalanan di Banua ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengingatkan Partai Buruh yang notabene anggotanya adalah seluruh buruh atau pekerja bahwa sebagai peserta pemilu agar menjaga kegiatan tak berbau kampanye.
Pernyataan ini disampaikan Komisioner Bawaslu Kalsel, Muhammad Radini lewat wawancaranya kepada koranbanjar.net via WhatsApp, Jumat (28/4/2023) lalu usai menerima Partai Buruh Kalsel berkonsultasi tentang rencana May Day, 1 Mei 2023.
Radini mengatakan pihaknya hanya mengingatkan kepada Partai Buruh agar memperhatikan ketentuan-ketentuan peserta pemilu.
Menurutnya, boleh-boleh saja menggelar kegiatan itu, apalagi agenda rutin, namun perlu diperhatikan larangan bagi peserta pemilu yakni jangan sampai berbau kampanye, ajakan, membangun citra diri dan menyampaikan visi serta misi.
Lanjutnya, pada prinsipnya UU 7 tahun 2017 dan turunannya tidak melarang acara rutin tahunan terjadwal bagi partai politik peserta pemilu semisal harlah partai dan lainnya.
“Selama tidak dikategorikan kegiatan tersebut sebagai kampanye,” tandasnya. (yon)
