Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kota Banjarbaru terus berjalan. Saat ini, sudah menyelesaikan tahapan seleksi administrasi.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala BKPP Banjarbaru Slamet Riyadi. Menurutnya, saat ini para peserta sudah melewati tahapan seleksi administrasi.
Seleksi jabatan ini sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019.
“Sekarang sudah selesai seleksi administrasi dan pengumuman juga sudah. Selanjutnya seleksi kompetisi bidang insya Allah dilaksanakan 22-24 Maret,” ujarnya, Rabu (16/3/2022).
Diungkapkannya, ada 62 peserta yang mendaftar. Hasilnya dari 62, 53 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan 9 orang tidak lulus rata-rata dari Banjarbaru.
Lanjutnya lagi, 53 peserta yang lulus bukan berasal dari Banjarbaru saja.
Tetapi ada dua orang dari Pemprov Kalsel, satu orang Pemkab Batola, satu orang Pemkab Balangan, dan dua orang dari Pemkab Banjar.
“Bagi yang tidak lulus karena adanya faktor kesehatan, ada yang kurang dokumennya, ada yang masa jabatannya belum terpenuhi dan ada pula yang usianya sudah melewati,” sebutnya.
Dari 53 peserta itu mendaftar diantaranya, dirinya sendiri yang mendaftarkan di JPTP Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala BPBD Kota Banjarbaru juga mendaftar di JPTP Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
Analis Ekonomi Makro pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Dr H Gustafa Yandi, MSi yang juga mendaftar di JPTP Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, S STP MM memilih mendaftar di JPTP Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
Ke 8 jabatan itu, rata-rata peserta banyak mendaftar di JPTP Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
Ada kah perbedaan antara dari luar Banjarbaru, dijelaskan Slamet, persyaratan pendaftaran pada dasarnya sama, yang membedakan hanya satu harus ada izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), diantaranya bisa Gubernur, Bupati atau Wali Kota setempat.
Hal itu dikarenakan, apabila tidak ada izin dan seandainya dalam perjalanan seleksi jabatan lulus maka harus pindah ke Banjarbaru. Tetapi, apabila tidak disetujui, maka akan rugi.
“Izin dari PPK itu menjadi pertimbangan, dan itu pernah terjadi di daerah lain,” ujarnya.
Untuk selanjutnya, tes Kompetensi Bidang yang mana peserta mempersiapkan makalah. Nantinya, makalah tersebut akan dipresentasikan dan diuji oleh tim pansel.
Kemudian setelah selesai, dilanjutkan lagi seleksi manajerial yang langsung dilakukan oleh Lembaga Independen dari luar.
“Setiap tahapan seleksi jabatan selalu dilaporkan, mulai dari perencanaan hingga hasil seleksi administrasi dan lainnya di laporkan, dan apabila disetujui langsung dilanjutkan,” pungkasnya. (maf/dya)
